Bandung Barat”hariandialog.co.id “Dalam upaya pengendalian Inflasi melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih adanya permasalahan yang dihadapi subsistem distribusi pangan diantaranya adalah kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen akibat disparitas harga dan belum terpolanya distribusi bahan pangan antar daerah, dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian “DKPP” Kabupaten Bandung Barat ( KBB), Dr. H.M. Lukmanul Hakim, M.Si., menyatakan” dalam pengambilan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan yang tepat dibutuhkan database harga dan pasokan yang lengkap, akurasi serta validitas yang tidak diragukan. Gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dapat diperoleh melalui pengumpulan dan analisis terhadap data harga di tingkat konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk memprediksi kecenderungan pergerakan harga pangan, yang dapat mempengaruhi inflasi daerah dan mencegah terjadinya potensi gangguan pada pasokan melalui rekomendasi kebijakan’ stabilisasi harga dan pasokan pangan dari pemerintah. (17/07/2025) kegiatan di laksanakan di Hotel Gumilang Setia Budi Bandung.
Hasil analisis harga pangan juga diperlukan sebagai suatu Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) tentang kondisi harga pangan yang tepat (up to date) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak harga.
Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga dan pasokan pangan yang akurat, tepat waktu, objektif, dan konsisten melalui rangkaian kegiatan pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data imbuhnya.
SI IMAH PANGAN (Sistem Informasi Monitoring Harga dan Pasokan Pangan) disusun sebagai upaya mendukung capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam hal penyediaan data dan informasi harga dan pasokan pangan yang menunjang dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok di Kabupaten Bandung Barat, sesuai arah kebijakan urusan Ketahanan Pangan yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat.
Lukman mengungkapkan“ Sebelum adanya SI IMAH PANGAN, tidak ada tabulasi data Harga dan Pasokan Pangan di tingkat Kabupaten. Pemantauan Harga Pangan hanya dilaksanakan oleh 1 orang atas penugasan APBN untuk pemantauan harga pangan saja di 1 pasar di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga data tersebut dapat dikatakan tidak refresentatif menggambarkan kondisi harga untuk 1 Kabupaten yang memiliki 16 Kecamatan dengan kondisi kewilayahan yang berbeda-beda. Selanjutnya, data tersebut dilaporkan kepada Provinsi dan Pusat (Badan Pangan Nasional). Lalu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat ada dimana? Apakah hasil pemantauan harga hanya berupa dokumen laporan yang berisi angka-angka saja? Pertanyaan lainnya adalah apa yang dilakukan Pemerintah Daerah jika terjadi kenaikan/ gejolak harga pangan?”Ucapnya.
SI IMAH PANGAN dibuat untuk dapat menjawab tantangan terkait kondisi pasokan dan harga pangan secara real time dan periodik di Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya inovasi ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat(KBB), dapat menjawab tantangan tersebut. Bahkan data harga dan pasokan pangan di 16 Kecamatan diinput dan direkam pada Inovasi SI IMAH PANGAN. Data yang telah diinput ke SI IMAH PANGAN selanjutnya dianalisis apakah harga rata-rata di Kabupaten Bandung Barat melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan Pemerintah. Apabila di Kecamatan tertentu terjadi gejolak harga, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan memberi respon teknis berupa Gerakan Pangan Murah di Kecamatan tersebut.
Ia ‘pun menyebutkan, dengan adanya pendataan jumlah pasokan yang ada di 16 Kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat menyusun Neraca Pangan Wilayah yang menggambarkan kondisi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bandung Barat apakah surplus/ defisit terhadap pangan tertentu. Apabila data pasokan di Kabupaten Bandung Barat mengalami kondisi neraca defisit, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan melaksanakan kerjasama antar daerah (KAD) dengan Kabupaten lain, guna mengatasi kondisi defisit dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat’ dengan Tampilan Aplikasi SI Imah Pangan Berbasis Android.( Nagon )
About The Author
