
Majalengka hariandialog.co.id -Keberadaan Tower di wilayah Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka~Jawa Barat menjadi sorotan dan perhatian masyarakat Desa Banyusari dan Desa Girimukti, Pasalnya pejabat Pemda Majalengka yang berwenang menangani permasalahan tersebut hingga saat ini belum juga turun kelapangan.
“Kami sangat menyangkan kepada pejabat Pemda Majalengka yang membidangi masalah tower tersebut belum ada turun kelapangan,padahal ini sangat penting untuk mendapat kepastian menara itu,jika ada apa apa atau dampak dari menara, misalnya roboh dan sebagainya maka yang jadi korban adalah masyarakat setempat,”kata beberapa orang warga yang namanya tidak mau di korankan kepada Dialog kemarin (24/5).
Seharusnya pemda Majalenka cepat tanggap adanya permasalahan tersebut, bukan malah sebaliknya ongkang~ongkang kaki duduk manis depan meja.”harus di perhatikan demi kelselamatan dan kemaslahatan warga setempat, adalah kami kami ini merupakan warga Banyusari dan Girimukti yang berdekatan dengan menara itu” ungkap warga
Kepala satuan Polisi Pamong.Praja Kabupaten Majalengka Rahmat Kartono.S.STP melalui Kabid Gakda Wahidin,Mengatakan,Kami sudah kordinasi dengan dinas PUTR melalui pak Iid.Menara telekomunikasi yang ada di Desa Banyusari dan Desa Girimukti Kecamatana Malausma masih dalam tahapan proses perizinannya sudah sampai KRK dan PBG,ternyata Setelah kami Cek sedang dalam kajian, “itu informasi dari pak IID pejabat yang menangani menara,akan tetapi seharusnya menara telekomunikasi itu jangan dulu beroperasi sebelum semua dokumen perizinan selesai dan terbit”tegas Kabid Gakda.
Kepala Dinas Kominfo KabupatenMajalengka H.GatotSuSulaeman.S.STP melalui Kabid Telematika Ucu Supratna .S.Sos.ME.Pid.menjelaskan,Selama mesin BTS nya belum terpasang dan beroperasi, “itu ranahnya PUTR dan Satuan Polisi Pamong Praja.”jadi bukan ranah kami Kalo ijinya sudah berproses Biasanya PBG nya tidak lama lagi terbit”, aku Ucu singkat.
Sementara itu Camat Malausma,Cecep Hasan.SH Mengapresuasi dan menghargai langkah rekan rekan wartawan sebagai kontrol sosial, itu akan meminimalisir masalah di wilayah termasuk dugaan pelanggaran izin dan sebagainya yang ada kaitan dengan menara, memang domain Tim Teknis Perizinan. Kalau di Kecamatan, sejauh warga setuju prosedur di tempuh sesuai peraturan perundangaan yang berlaku ya silahkan saja.ujar Camat.(Ayub).
