Medan, hariandialog.co.id.- KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang
menduga bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera
Utara, khususnya Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, disebabkan oleh
tindakan perambahan hutan. Ia mendorong pemerintah berkoordinasi
dengan TNI/Polri untuk menyelidiki perambahan hutan yang terjadi di
wilayah Sumatera Utara.
Pernyataan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini
disampaikan saat ia tiba di salah satu titik pengungsian di wilayah
Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis, 27 November 2025. “Faktanya
kita lihat saat terjadi banjir bandang di Tapteng dan Tapsel, yang
hanyut banyak kayu gelondongan, berarti ada perambahan hutan di hulu
sungai, mengakibatkan banjir bandang,” tutur Marwan, dikutip dari
keterangan tertulis di laman resmi Fraksi PKB, Sabtu, 29 November
2025.
Ia menegaskan hal itu tidak bisa dianggap sepele. Sebab,
menurut dia, ada oknum tertentu yang mengambil keuntungan pribadi,
namun yang menanggung dampaknya adalah masyarakat dan pemerintah. Ia
pun menyoroti bahwa bencana banjir hebat itu telah menyebabkan tanah
longsor, jalan putus, hingga jembatan, rumah, dan harta benda
masyarakat hancur. “Kami mendesak pemerintah serta aparat terkait
supaya mengusut perambahan hutan di wilayah Sumut,” ucap Marwan.
“Bencana alam seperti ini akan terus terjadi jika perambahan hutan
tidak segera diatasi.”
Banjir bandang dan longsor menerjang belasan kabupaten/kota
di Sumatera Utara. Hujan ekstrem sejak 25 November 2025 memicu
terjadinya bencana banjir dan longsor yang menimbulkan ratusan korban
jiwa itu.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah
menetapkan status darurat bencana. Ia mengatakan pemerintah daerah
memprioritaskan pencarian dan penyelamatan korban, layanan darurat,
serta pembukaan jalur transportasi. Bantuan logistik telah disalurkan
ke sebagian besar wilayah, namun, kata dia, Tapanuli Tengah dan
Sibolga belum dapat dijangkau lewat darat, (andi-01)
About The Author
