Jakarta, hariandialog.co.id.- Perbedaan perlakuan aparat penegak hukum terhadap dugaan penyadapan yang terjadi kepada presiden dengan yang terjadi kepada masyarakat sipil membuat aktivis geram. Mereka menilai penyadapan terhadap siapapun seharusnya diusut tuntas karena merupakan pelanggaran HAM.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, mengaku disadap oleh pihak penguasa. Penyadapan, peretasan, dan pengancaman ini bukan hal baru bagi aktivis pembela hak asasi manusia (HAM) seperti dirinya.
Berdasarkan keterangannya, penyadapan telah terjadi sejak 2019 saat aktivis dan organisasi masyarakat sipil mulai mengadvokasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Penyadapan semakin intensif dalam satu tahun terakhir ketika masyarakat sipil aktif menyuarakan isu Papua hingga mendampingi aksi demonstrasi.
Dugaan penyadapan tersebut bukan tanpa alasan. Isnur menyebutkan beberapa indikasi, seperti bocornya agenda rapat internal akibat pertanyaan dari oknum tertentu, gangguan komunikasi melalui media sosial maupun saluran telepon, hingga panggilan yang terputus secara tiba-tiba. “Jadi kami tahu bahwa kami menjadi target,” ujar Isnur dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bertajuk “Lindungi Pembela Lingkungan dan HAM, Adili Korporasi Pembakar Hutan!” pada Senin (9/11/2026).
Meski menyadari menjadi sasaran penyadapan, Isnur dan rekan-rekannya jarang bersuara karena meyakini kasus tersebut tidak akan ditindaklanjuti. Laporan yang diajukan ke kepolisian mengenai peretasan terhadap aktivis keterbukaan publik, Ravio Patra, hingga berbagai pembungkaman jurnalis tidak pernah diproses. “Semua laporan kepolisian terkait penyadapan, peretasan digital, bahkan pengambilalihan akun media sosial tidak ada yang diproses oleh kepolisian di seluruh wilayah Indonesia,” tegasnya, tulis hukum online. (bing-01)
About The Author
