Badung,-Ball- hariandialotg.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan ketahanan dan daya saing industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali melalui peningkatan kualitas intermediasi, penguatan tata kelola, dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini sejalan peran strategis BPR/S mendukung pertumbuhan ekonomi daerah inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen ini disampaikan saat Rapat Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses.UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11). jadi forum evaluasi perkembangan industri memperkuat sinergi antara OJK, pelaku industri, dan pemangku kepentingan daerah dalam mengoptimalkan kontribusi BPR/S terhadap perekonomian Bali.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman mengatakan, BPR dan BPRS memiliki posisi strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM. Keunggulan ini perlu dioptimalkan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan produktif sesuai karakteristik usaha serta kebutuhan masyarakat,tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang baik.
Parjiman menyebutkan, perekonomian Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,78 persen (yoy) triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen (yoy). Struktur ekonomi Bali ditopang sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta transportasi dan pergudangan memberikan peluang bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
BPR/S Bali Tumbuh Positif Aset Rp. 22,81 T
Sejalan perkembangan , kinerja industri BPR/S Provinsi Bali September 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Total aset mencapai Rp22,81 triliun tumbuh 2,01 persen (yoy), penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp18,22 triliun atau tumbuh 1,75 persen (yoy), dan penyaluran kredit sebesar Rp14,17 triliun atau tumbuh 5,66 persen (yoy) sehingga mendorong peningkatan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) menjadi 77,73 persen, yang mencerminkan optimalisasi fungsi intermediasi BPR/S mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di Bali.
Di sisi permodalan, ketahanan BPR/S di Provinsi Bali masih terjaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 28,66 persen, meningkat dibandingkan posisi September 2025 sebesar 27,66 persen dan berada di atas rata-rata nasional. Sedangkan kualitas aset BPR/S di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan cukup positif. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross September 2026 sebesar 11,27 persen, membaik dibandingkan posisi September 2025 sebesar 14,88 persen.
Untuk kinerja BPR/S Provinsi Bali, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, mengungkapkan ada perbaikan kinerja industri perlu diikuti peningkatan kualitas intermediasi dan pengelolaan risiko menyeluruh. Meskipun penyaluran kredit tumbuh tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK, pertumbuhan tersebut masih lebih banyak didorong segmen non-UMKM.
Hingga September 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp6,67 triliun atau 47,10 persen dari total kredit BPR/S di Bali, dengan pertumbuhan 1,59 persen (yoy). Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit non-UMKM sebesar 9,56 persen (yoy). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan orientasi pembiayaan kepada UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil memiliki potensi berkembang dan memberikan kontribusi perekonomian lokal. ( */NL )
About The Author
