Badung – Bali – hariandialog.co.id – Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, menyoroti sejumlah risiko perlu mendapat perhatian industri, terutama pengelolaan Agunan Diambil Alih (AYDA) dan kredit sindikasi. Hingga September 2026, AYDA BPR/S Bali tercatat sebesar Rp1,48 triliun atau meningkat 11,99 persen (yoy). Sementara itu, kredit sindikasi mencapai Rp1,48 triliun tumbuh 23,69 persen (yoy), dengan rasio NPL sebesar 18,82 persen. Kondisi tersebut memerlukan penguatan proses analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, dan pengendalian konsentrasi risiko.
Dari sisi penguatan kelembagaan, jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum menurun dari 40 BPR/S Desember 2020 menjadi 5 BPR/S dan September 2026. Dari 10 grup kepemilikan menjadi perhatian konsolidasi, sebanyak 6 grup telah menyelesaikan proses konsolidasi, sedangkan 4 grup lainnya masih proses. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan penguatan struktur industri, namun memerlukan komitmen pemegang saham untuk memenuhi ketentuan permodalan dan menyelesaikan konsolidasi.
OJK mendorong BPR/S memprioritaskan perbaikan kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur, mempercepat penyelesaian AYDA, meningkatkan disiplin pengelolaan kredit sindikasi, menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) berdasarkan potensi pasar realistis, memperkuat permodalan dan integritas kelembagaan.Diharapkan meningkatkan ketahanan industri sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPR/S.
Parjiman menegaskan pentingnya penguatan peran BPR/S terhadap wilayah operasionalnya sebagaimana arah kebijakan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027. Amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menempatkan UMK dan masyarakat wilayah operasional fokus utama pelayanan BPR/S.Dengan kedekatan pelaku usaha lokal, BPR/S memiliki peluang memperluas inklusi keuangan menjangkau kelompok masyarakat belum memperoleh akses pembiayaan secara optimal.
Mendukung penguatan peran evaluasi menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan Bappeda Provinsi Bali. Ketiga instansi ini memberikan perspektif mengenai perkembangan ekonomi, potensi sektor usaha, arah pembangunan daerah, serta peluang penguatan kapasitas dan digitalisasi BPR/S. Perspektif diharapkan membantu industri mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan perekonomian daerah.
OJK Provinsi Bali memperkuat pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kapasitas kelembagaan, , mendorong konsolidasi dan penguatan permodalan BPR dan BPRS. Upaya tersebut juga didukung melalui perluasan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perbarindo, serta pemangku kepentingan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.OJK berharap BPR dan BPRS tumbuh menjadi lembaga keuangan berintegritas, tangguh, dan berdaya saing. Dengan lafar , BPR dan BPRS diharapkan semakin mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM mendukung pertumbuhan ekonomi Bali inklusif berkelanjutan. ( */NL )
About The Author
