Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan
Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026. Ia menyerahkan surat
kepada MPR menjelang rapat DPR yang akan membahas usulan Hak
Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulannya. Rapat dibatalkan.
Usulan yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi itu
tidak berlanjut. Kini persoalannya bukan lagi bagaimana memberhentikan
Gibran, melainkan siapa yang menggantikannya.
Mulanya, bisik-bisik pengganti Gibran menyebut banyak
nama. Ada ketua umum partai, politikus senior, hingga orang dekat
Presiden Prabowo Subianto. Arah pembicaraan berubah setelah Demokrat
dan PAN menyatakan tidak mengajukan kader. Ketua Umum Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan pengusulan kepada Presiden.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut hampir semua
pimpinan partai koalisi sepakat memberi ruang kepada Gerindra.
Zulhas mengatakan Prabowo dipersilakan memilih orang yang
nyaman diajak bekerja sama. Dalam obrolan dan diskusi di warung kopi,
satu nama dari Gerindra kian sering muncul, Sufmi Dasco Ahmad. Ketua
Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR itu didukung sejumlah
pengurus daerah.
Kata “nyaman” patut dicermati. Presiden membutuhkan
pendamping yang dipercaya. Tetapi jika nyaman berarti selalu setuju,
siapa yang berani mengingatkan ketika sebuah kebijakan keliru?
Dalam buku Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman,
Prabowo membedakan keberanian fisik dan keberanian moral. Yang
terakhir mencakup keberanian mempertahankan pendirian yang diyakini
benar, sekalipun berisiko kehilangan jabatan karena tidak disukai
atasan. Prabowojuga menekankan kesetiaan pemimpin prajurit kepada
negara, bangsa, dan rakyat.
Buku itu bukan petunjuk calon pilihannya, tetapi relevan
untuk mengukur pendamping Presiden. Kesetiaan tidak harus
menghilangkan keberanian memberi pertimbangan berbeda demi kepentingan
negara.
Konstitusi juga menuntut lebih dari sekadar kedekatan.
Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebut Presiden dibantu satu orang wakil
presiden. Pasal 8 ayat (1) mengatur wakil presiden menggantikan
Presiden hingga akhir masa jabatan jika Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Artinya,
wapres juga harus siap memimpin negara.
Prabowo mengenal disiplin komando dari militer. Kini ia
memimpin pemerintahan demokratis dengan kementerian, parlemen, daerah,
dan partai koalisi yang tak selalu sejalan. Keputusan tidak cukup
diumumkan. Kebijakan harus dijalankan, dan dampaknya kepada masyarakat
diperhitungkan.
Sejarah memberi contoh. Mohammad Hatta berani berbeda
pandangan dengan Soekarno. Boediono membawa kemampuan teknokratis saat
mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Jusuf Kalla membantu membuka
komunikasi dalam perdamaian Aceh. Mereka memperlihatkan bagaimana
wakil presiden dapat melengkapi presiden.
Tantangan Prabowo bukan hanya mengurus koalisi. Jumat, 13 November,
rupiah ditutup pada Rp18.206 per dolar AS, meski menguat dari sehari
sebelumnya. IHSG naik 1,78 persen ke 5.344,41 setelah mengalami
tekanan. Pasar juga dipengaruhi faktor global. Namun, kepastian
kebijakan, koordinasi ekonomi, dan hambatan investasi tetap memerlukan
kerja pemerintahan.
Jika program pangan tersendat, perizinan berlarut, atau
kebijakan pusat ditolak daerah, siapa membantu Presiden mencari jalan
keluar? Wakil presiden tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri.
Namun, ia dapat mempertemukan pihak terkait dan mengawal pelaksanaan
tugas dari Presiden.
Salah satu pendiri Gerindra M. Asrian Mirza mendukung
Dasco. Ia menginginkan “penyeimbang kekuasaan, bukan sekadar pelengkap
kekuasaan”. Tetapi menjadi penghubung politik tidak otomatis menjadi
penyeimbang. Membuka komunikasi berbeda dengan berani mengoreksi
keputusan dan memastikan masalah selesai.
Dasco punya pengalaman membuka komunikasi. Ia ikut
membangun Gerindra, menjadi Ketua Harian sejak 2020 dan Wakil Ketua
DPR sejak 2019. Pada November 2024, ia memimpin pertemuan pemerintah
dan buruh membahas pengupahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
Pada September 2025, ia menerima aspirasi mahasiswa ketika DPR
menghadapi tekanan publik.
Itu menunjukkan kemampuan berdialog saat kepentingan
berbenturan. Namun, pertemuan bukan ukuran akhir keberhasilan. Yang
perlu dilihat ialah keputusan, pelaksanaan, dan manfaatnya bagi
masyarakat.
Dukungan kepada Dascodatang dari sejumlah pengurus daerah
Gerindra, termasuk Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, dan pengurus
daerah lain. Itu modal politik. Bahwa kalangan internal partai di
daerah mendukung. Pengalamannya memang lebih menonjol di partai dan
parlemen ketimbang memimpin birokrasi kementerian.
Jejaringnya di DPR dapat memudahkan hubungan pemerintah
dengan parlemen. Tetapi hubungan akrab tidak boleh melemahkan
pengawasan. Kepentingan negara harus diutamakan di atas kepentingan
partai. Apakah Dascolebih pas sebagai wakil presiden, atau justru
tetap menjadi penghubung politik di DPR dan Gerindra?
Prabowo menyatakan di Palu, Sabtu, 14 November, akan
mencari pengganti Gibran seusai lawatan ke Manila dan Shenzhen. MPR
menjadwalkan pemilihan pada 2 Desember. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD
1945, Presiden mengusulkan dua calon, lalu MPR memilih satu.
Bagi elite, kursi wapres menyangkut keseimbangan
koalisi. Bagi masyarakat, ukurannya lebih nyata. Apakah program
berjalan, anggaran terjaga, investasi lancar, dan pelayanan publik
membaik?
Pengalaman Sufmi Dasco Ahmad membangun komunikasi politik
memberi alasan mengapa namanya muncul dalam bursa calon wakil
presiden. Namun, Prabowo membutuhkan lebih dari sekadar pendamping
yang dipercaya. Ia juga harus mampu bekerja dan berani menyampaikan
pandangan berbeda. Sebab, kesetiaan seorang wakil presiden bukan hanya
kepada Presiden, tetapi juga kepada negara dan rakyat, Iqbal. (VOI/tob)
