Jakarta, hariandialog.co.id.– Nasib karier Inspektur Jenderal Polisi
Eko Hadi Santoso (EHS) di institusi Polri akan ditentukan dalam sidang
etik yang digelar besok, Selasa (17/11/2026).
Perwira tinggi Polri tersebut harus menghadapi Komisi Kode
Etik Profesi (KKEP) terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden
Prabowo Subianto. Eko diduga melakukan sejumlah pelanggaran serius
saat bertugas di lingkungan Bareskrim Polri.
Di antaranya penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak
profesional dan tidak sesuai prosedur, hingga dugaan permufakatan
untuk melakukan akses ilegal atau illegal access.
Dugaan tersebut berkaitan dengan masa jabatan Eko sebagai
Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon
Robinopsnal Bareskrim Polri. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo
Penmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu
Andiko mengatakan, sidang etik terhadap Eko telah dijadwalkan
berlangsung pada Selasa besok.
“Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme
penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo dalam
keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/26).
Sidang tersebut akan dipimpin Komisaris Jenderal Polisi
Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara
posisi Wakil Ketua Komisi merangkap anggota dijabat Inspektur Jenderal
Polisi Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Pol Untung
Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi
Efendi. Dalam perkara ini, Eko dipersangkakan melanggar Pasal 13 Ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota Polri Juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7
Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, proses persidangan akan dilakukan
dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan objektivitas.
Polri juga menyatakan komitmennya untuk menjalankan mekanisme
penegakan etik secara akuntabel. “Seluruh rangkaian persidangan
dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi
Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan
proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan
akuntabilitas,” tuturnya.
Dalam kasus ini, Polri awalnya menetapkan tiga orang
sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP); Widyaiswara Kepolisian Utama Tk.
1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso
(EH); dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta
Nasution (ASN), tulis viva. (bing-01)
