
Denpasar,hariandialog.co.id – Kasus penganiayaan Wandi Awaludin dengan Gatot Permadi di Salon Alvin Jalan Batan Kendal Denpsar, Kedua sama- sama tersangka (TSK) di Polsek Denpasar Selatan (Dansel) dan Poltabes Denpasar berakhir dengan Restorative Justice (RJ).
Seperti diberitakan hariandialog.co.id (11/11/2026) , kuasa hukum Wandi/ Alvi ,Teddy Raharjo,SM.MH pemohon melakukan Praperdilkan termohon Poltbes .Karena kedua belah pihak sudah sudah sepakat mengakhiri dgn win- win Sulution .
Namun beberapa kali surat mediasi yang dilayangkan belum mendapatkan jawaban .Teddy Raharjo & Rekan mempraperadilkan Poltbes, sesuai Undang-Undang pasal 85 KUHP melalui persidangan Praperadilan (Prapid).
Pada sidang perdana Selasa (17/11/2026) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dihadiri para pihak Wandi Awaludin melalui kuasa hukum Teddy Raharjo dan Made Arjaya (pemohon) dan termohon dihadiri Bidkum Polda Bali.AKBP Nyoman Gatra, SH.MH.

Sidang yang dipimpin hakim tunggal sebelumnya mempertanyakan pihak pemohon dan termohon tentang inti yang disidangkan.Sejurus kemudian pihak termohon Poltabes yang di wakili Nyoman Gatra yang dan menyatakan pihaknya menyadari ada kelalaian penyidik atas keberatan dan pemohon (Teddy Raharjo Law Fim) langsung mencabut laporannya.
Majelis hakim langsung menutup sidang dan kedua belah saling bersalaman dan foto bersama mengakhiri kasus penganiayaan antara Wandi Awaludin/ Alvi Sirait dengan Gatot Permadi dengan Restoratice Justise.
Kasus dugaan penganiayaan saling lapor dan sama-sama berstatus tersangka Wandi dan Gatot.
Berawal Wandi melakukan penganiayaan terhadap Gatot Permadi .Wandi tidak terima adiknya Alvin Sirait dilecehkan laporkan kejadian ke Polsek Densel . Kemudian Gatot Permadi lapor balik ke Poltabes Denpasar sehingga sama-sama tersangka (TSK).
Akibat saling lapor itu, keduanya sama tersangka . Dan menyadari sama saling memafkan ,akhirnya kedua sepakat berdamai. Atas dasar itulah kuasa hukum Wandi Awaludin mengirimkan surat mediasi 2 kali ke Poltaves ,namun tidak ada respon,pihak ambil langkah hukum mempraperadilakan Poltabes. (Smn)
