
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah” Dr. Moch. Lukmanul Hakim, S.Sos., M.Si.
Bandung Barat”-hariandialog co.id Pemerintah Kabupaten Bandung Barat( KBB) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus memperkuat tata kelola keuangan dan barang milik daerah agar tertib, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, BKAD menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan konsolidasi laporan keuangan perangkat daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan masing-masing perangkat daerah, konsolidasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan, serta reviu oleh Inspektorat sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Menurut keterangan Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah” Dr. Moch. Lukmanul Hakim, S.Sos., M.Si. pada Awak Media di Gedung Per kantoran Pemkab Bandung Barat Gedung C Lantai III’ Rabu 18 November 2026.

Pengelolaan keuangan daerah
Ia menuturkan “LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD. Setelah pemeriksaan BPK dan proses pembahasan pertanggungjawaban APBD bersama DPRD sesuai ketentuan, dokumen tersebut menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Pada sisi pengelolaan aset, BKAD melaksanakan penatausahaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk upaya percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan laporan capaian tahun 2026 yang menjadi bahan klarifikasi, target sertifikasi adalah 400 bidang. Pengukuran telah dilaksanakan terhadap 424 bidang, survei lapangan terhadap 253 bidang, dan 147 bidang telah selesai sertifikatnya” ungkapnya.
Sambung Lukman”terkait pemanfaatan tanah di kawasan Pacuan Kuda, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, dokumen BKAD mencatat proses hibah tanah seluas 88.730 meter persegi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa. Dokumen yang tersedia mencantumkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima tertanggal 30 September 2025, serta keputusan penghapusan tertanggal 1 Desember 2025”jelasnya.
Sementara itu,lahan yang digunakan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) di Lembang, dokumen yang tersedia menunjukkan adanya perjanjian sewa yang dibuat pada masa Pemerintah Kabupaten Bandung sebelum terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. BKAD memandang persoalan ini perlu ditangani melalui pemeriksaan dokumen, penertiban administrasi, dan penyesuaian hubungan hukum sesuai ketentuan pengelolaan BMD. Langkah tersebut harus dilakukan dengan tetap menghormati dokumen perjanjian dan memastikan kepastian hukum bagi para pihak.
BKAD berkomitmen menyampaikan informasi berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap klarifikasi akan dilakukan dengan mengedepankan kehati-hatian, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta keterbukaan informasi kepada publik sesuai ketentuan” Pungkas nya.( Nagon )
