
Yogyakarta, hariandialog.co.id – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan kembali peran strategis koperasi sebagai tiang utama perekonomian nasional. Langkah Pemerintah menghidupkan kembali sektor koperasi bertujuan mengembalikan ekonomi kepada akar rumput dan mengurangi kesenjangan yang selama ini terjadi.
“Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan lahir ratusan bahkan ribuan pengusaha baru yang tumbuh dari lingkungan pesantren dan koperasi,” kata Menkop dalam acara Forum Bisnis Pesantren Nusantara yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen Digital Pesantren Nusantara yang dihadiri 300 pondok pesantren di Yogyakarta, Kamis (19-11-2026).
Menkop menegaskan, Forum Bisnis Pesantren Nusantara ini akan menjadi wadah tempat lahirnya para ulama sekaligus pengusaha masa depan. Tujuan ini bukan menciptakan kesenjangan baru, melainkan memperbanyak pihak yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi bangsa.
Ia menjelaskan, koperasi sejak awal dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai tiang utama atau soko guru perekonomian nasional. Namun, peran ini perlahan meredup dan koperasi dinilai tertinggal dibandingkan korporasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Untuk itu, sekarang Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk koperasi dibangunkan kembali,” ucapnya.
Menkop juga secara resmi membuka Forum Bisnis Pesantren Nusantara. Ia berharap wadah ini terus tumbuh dan menjadi jembatan yang menghubungkan potensi pesantren dengan pasar, teknologi, dan dunia usaha, serta membangun kerja sama yang konkret dan berkelanjutan demi kesejahteraan umat dan kemajuan ekonomi nasional.
Menkop Ferry melihat, potensi luar biasa dalam sinergi antara jaringan Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan ribuan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan hampir 30 ribu titik koperasi yang beroperasi tahun ini, jaringan ini akan menjadi jaringan distribusi terbesar di Indonesia. “Kalau kita punya jaringan sebesar ini, kenapa tidak kita isi dengan produk buatan kita sendiri? Kecap, sabun, deterjen, bahan pangan semuanya bisa diproduksi oleh bisnis pesantren dan dijual di koperasi. Sekarang pasarnya sudah ada,” ucapnya.
Saat ini, lanjut Nenkoo, tercatat sekitar 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia bergerak di berbagai sektor mulai dari produksi, distribusi, industri, hingga jasa keuangan. Salah satu program prioritas Pemerintah yang berjalan pesat saat ini adalah pembangunan KDKMP.
Menkop mengatakan, KDKMP dirancang bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan memiliki fungsi strategis. Yakni, menyalurkan barang subsidi seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, dan beras SPHP, sekaligus berperan sebagai penampung hasil produksi masyarakat desa, termasuk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dan produk UMKM lokal. “Selain itu, koperasi ini juga akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan non-tunai,” tandasnya.
Menkop juga mengingatkan kembali sejarah panjang koperasi di Indonesia. Gerakan ini bukan hal baru Serikat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1913 merupakan salah satu pelopor gerakan koperasi dan ekonomi rakyat. Tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Margono Joyohadikusumo, serta tokoh-tokoh Islam lainnya turut merumuskan dasar ekonomi kerakyatan dalam Undang-Undang Dasar yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan hajat hidup orang banyak. (zal)
