Depok, hariandialog.co.id -Dengan berjalanya Pembangunan gedung Gelanggang Olahraga Kota Depok yang dibangun di atas lahan seluas 4.000 meter persegi lebih dan telah menelan biaya dari APBD Kota Depok tahun 2019 sebesar Rp 18.866.163.000 Miliyar dan jaraknya 300 meter tidak jauh dari Kantor DPRD Kota Depok kini menjadi MUBAZIR dan bangunan itu terlihat terkesan menyeramkan.
Pembangunan GOR Depok yang tidak kunjung kejelasannya menjadi pertanyaan warga Kota Depok. Seperti diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Ketua Ormas FBR Kota Depok yang enggan namanya disebut menyuarakan mangkraknya pembangunan GOR di wilayah ini.”Kita hanya bisa berharap kepada instansi terkait untuk menyelediki akar permasalah sehingga mangkrak” ujarnya kepada wartawan, (05/05).
Pasalnya, bangunan Gor tersebut belom ada titik terang untuk kelanjutkan pembangunan yang mangkrak tersebut, dan mirisnya hanya wacana saja di tahun ini akan dilanjutkan Pembangunan.
Meskipun Pemerintah Kota Depok menargetkan penuntasan sejumlah program kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021 pada tahun ini. Padahal Pembangunan GOR Depok mencapai pogress 97,53% tercantum di LKPJ pada tahun 2019 Walikota Depok.
Dalam kebijakan pemerintah kota Depok tersebut di saat menggelar rapat Forum OPD akan memangkas sejumlah kegiatan pembangunan dan Rehab pada setiap Bidang Disrumkim. Untuk di tahun 2021 alokasi dana kegiatan pada bidang Pemukiman sejumlah Rp 141 miliar. Dari total nilai itu, akan dipakai untuk kegiatan lanjutan pembangunan RSUD wilayah timur senilai Rp 115 miliar salah satunya kegiatan pembangunan GOR (lanjutan) dianggarkan sebesar Rp 12 miliar.
Perlu diketahui, Pembagunan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Ekonomi untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui penyelenggaran musrembang merupakan dari amanat Undang-Undang sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD. Bahwa musrenbang sebagai forum multi pihak yang dilaksanakan secara terbuka dapat mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan.(riz)
