Jakarta, hariandialog.co.id.- Kementerian Keuangan mencatat realisasi
belanja negara kuartal I 2022 sebesar Rp 484,83 triliun. Adapun
realisasi tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp
151,49 triliun, belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 162,68
triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar
Rp 176,46 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Hadiyanto mengatakan realisasi belanja negara mencapai 18,1 persen
dari target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2022.
“Realisasi APBN sampai dengan triwulan I-2022 menunjukkan kinerja yang
cukup baik. Belanja telah mencapai 18,1 persen dan realisasi
penyaluran TKDD mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022,” ujarnya
saat Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 secara virtual, Selasa
(12/4/2022) seperti ditulis republika.co.id.-.
Menurutnya APBN mampu menjadi instrumen pelindung
masyarakat sekaligus sebagai shock absorber akibat guncangan
dikarenakan gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat
geopolitik, dan pemulihan yang masih belum merata. Pada 2022 belanja
negara dialokasikan sebesar Rp 2.714,2 triliun yang terdiri atas
belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,6 triliun dan TKDD sebesar
Rp 769,6 triliun.
“Tahun ini adalah momen emas untuk pemulihan ekonomi
nasional. Maka itu pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut
hendaknya benar-benar digunakan pencapaian program program strategis
nasional, terutama kelanjutan program PC-PEN yang meliputi aspek
kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM, serta pemulihan
ekonomi,” ucapnya.
Ke depan kinerja anggaran diharapkan dapat dijaga dan
ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan
pola realisasi belanja yang merata, sehingga belanja negara mampu
menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional. “Untuk
mendorong percepatan realisasi belanja, kementerian/lembaga perlu
untuk membuka blokir alokasi anggaran agar belanja dapat strategis dan
segera dilaksanakan untuk membawa manfaat bagi rakyat Indonesia lebih
awal,” ucapnya.
Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan
kontraktual melalui pembayaran kepada pihak kerja juga perlu didorong
untuk mencegah idle money dan idle asset yang dapat menunda
pemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat. “Pada 2022, APBN tetap
ekspansif untuk mengantisipasi pandemi Covid-19, sehingga harus dapat
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi,”
ucapnya. (diah)
About The Author
