Jakarta, hariandialog.co.id.- Kementerian Dalam Negeri melalui
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) akan
melakukan penelahan terkait penataan 25 Kampung di Kabupaten Sarmi.
Hal tersebut disampaikan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Yusharto Huntoyungo saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Sarmi, di Kantor Ditjen Bina Pemdes, Jakarta, Senin
(25/7/2022). “Ditjen Bina Pemdes Kemendagri akan melakukan penelaahan
lebih lanjut terkait penataan 25 Kampung di Kabupaten Sarmi dan akan
dilakukan diskusi bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri untuk
mendapatkan arahan lebih lanjut,” ungkap Yusharto.
“Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan peluang dalam hal
persyaratan minimal penataan desa di Kabupaten Sarmi dengan
mengabaikan poin 5 Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa No
146/0455/BPD tanggal 29 Januari 2021 tentang Tanggapan Atas Usulan
Permintaan Kode Desa di 5 (lima) Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua,”
tambah Yusharto.
Yusharto mengatakan telah mengirimkan Surat Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa No 146/0455/BPD Tanggal 29 Januari
2021 Tentang Tanggapan Atas Usulan Permintaan Kode Desa di 5 (lima)
Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua yaitu Kabupaten Intan Jaya,
Nabire, Waropen, Memberamo Raya, dan Sarmi dengan kasus yang sama.
Dalam hal pembentukan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun
2006 Tentang
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa
menjadi Kelurahan.
“Dengan kondisi saat ini, Ditjen Bina Pemdes akan
melakukan penelaahan terhadap penataan desa di Kabupaten Sarmi. Ditjen
Bina Pemdes akan menerima dokumen usulan penataan desa dari Kabupaten
Sarmi guna melakukan percepatan penataan desa karena akan
dilaksanakannya moratorium terkait kode administrasi wilayah mulai
bulan November hingga tahun 2024,” kata Yusharto.
Yusharto menerangkan berkaitan dengan usulan yang masuk
akan tetap diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun
demikian dalam hal pemberian kode desa tidak akan dikeluarkan selama
masa moratorium berjalan. “Ditjen Bina Pemdes akan bersurat kepada
Mendagri terkait pemberian kode desa, pada kasus tertentu, dalam hal
pemberian kode desa akan diintegrasikan dengan data nasional. Dalam
hal penataan sangat berkaitan dengan penegasan batas desa, maka dari
itu sebelum adanya penataan desa maka harus diselesaikan terlebih
dahulu terkait Perbup tentang peta batas desa sesuai dengan
Permendagri 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa,” tutur Yusharto.
Sementara itu, Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Masnembra
mengatakan dalam hal pemilu tahun 2024, dibutuhkan kejelasan
kodefikasi guna pemilihan umum di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.
Terhadap 25 Kampung di Kabupaten Sarmi disahkan melalui Peraturan
Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan 25
Kampung. “Namun demikian, terhadap 25 Kampung tersebut belum
mendapatkan kode desa. Sebelumnya telah dilakukan koordinasi terkait
rangkaian tahapan dan proses yang dilakukan, serta dituangkan dalam
surat kepada Bapak Mendagri,” ungkap Markus Indonews. (pitta).
About The Author
