Denpasar,hariandialog.co.id – Kuasa Hukum Saparullah ,terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti (BB), Advokat Teddy Raharjo ,SH dan Rekan mempertanyakan tentang kinerja jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa dan menuntut klienya yang dinilai tidak konsisten .
“Untuk itu ,sebagai kuasa hukum akan mempertimbangkan ketidak konsisten JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura untuk mengambil langkah hukum untuk melaporkan ke Jamwas Kejati Bali,”gertak Teddy.
Kepada hariandialog.co.id Selasa (11/11/2026) di Denpasar , mengatakan awal jpu mengeluarkan surat pernyataan akan di Restorative Justice (RJ).Tetapi dalam sidang tuntutan minggu lalu, justru dituntut maksimal 6 tahun penjara.
Tuntutan sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dgn ancaman pidana 4 tahun hingga 6 tahun ini, dinilai berlebihan dan kurang manusiawi dan tidak mempertimbangkan kondisi penghuni warga binaan Lapas Narkoba over kapasitas di Bali.
” Bila terdakwa penuntut dituntut tinggi terus mengapa mengeluarkan statmen akan di restorstive jastice (RJ) ,” tanya Teddy.
Kasus berawal terdakwa dalam dakwaan, ditemukan satu paket Sabu masing-masing seberat 0,10 gram netto,dengan jumlah keseluruhan 0 ,20 gram netto.
Sedangkan penggunaan barang bukti (BB) sabu secara bertahap dengan alat isap berupa bong rakitan dari botol bekas pergum dan pipet gelas air minum (11/5/2026) sekitar pukul 22.00 wita di kamar mandi rumahnya di Karangasem Kab.Amlapura,” jelas Jpu.
Dalam nota pembelaan kuasa hukum terdakwa Teddy Raharjo ,sebagai penegak hukum merasa kecewa dan prihatin .Seharus lebih bijak dan manusiawi melihat fakta apakah terdakwa pecandu atau korban dari peredaran narkotika harus bisa menilai dgn hati.
Atas tuntutan 6 tahun penjara dalam nota pembelaan Minggu lalu di PN Amlapura.Pihaknya memohon penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pengguna rehabilitasi berdasarkan keadaan ketergantungan terdakwa.
Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan mempunyai penilaian tuntutan yang berlaku.”Memohon menjatukan vonis pidana yang seringan-ringanya,dengan tetap menjamin penanganan atas kebutuhan pengobatan dan pemulihan terdakwa ,” harap Teddy. (Smn).
About The Author
