Jakarta, hariandialog.co.id.- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
mengirim tim ke Papua untuk melakukan monitoring, evaluasi, serta
asistensi untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dan penanganan inflasi. Berdasarkan data Kemendagri pada
Oktober, Provinsi Papua merupakan salah satu daerah dengan realisasi
pendapatan dan belanja terendah.
Dalam kesempatan itu, tim Kemendagri menggelar Focus Group
Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan APBD, Penanganan Inflasi serta
Peningkatan Produk Dalam Negeri bersama dengan Pemerintah Provinsi
Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua.
FGD yang berlangsung di Hotel Swiss-bell Jayapura, Papua, Rabu (12/10)
lalu tersebut dilakukan secara hybrid, yakni tatap muka langsung dan
virtual. Pertemuan dibagi dua sesi, yakni dengan Pemerintah Provinsi
dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
“Maksud kedatangan Tim Kemendagri ke Papua untuk melakukan
monitoring, evaluasi, asistensi dan pendampingan dalam rangka
percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penggunaan produk
dalam negeri,” Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda)
Kemendagri, Agus Fatoni seperti ditulis cnn indo.
Pada pertemuan tersebut, Fatoni memaparkan data realisasi APBD
Provinsi, Kabupaten/Kota se- Papua Tahun Anggaran (TA) 2022 per
Oktober 2022.
Menurutnya, realisasi pendapatan seluruh provinsi, kabupaten/kota
sebesar Rp28.421,59 miliar atau 58,00 persen dari total anggaran
pendapatan sebesar Rp49.000,95 miliar. Kemudian, realisasi belanja
sebesar Rp23.367,24 miliar atau 44,23 persen dari total anggaran
belanja Rp52.826,60 miliar. “Berikutnya, realisasi pendapatan provinsi
Papua sebesar 51,99 persen dan realisasi belanja mencapai sebesar
45,20 persen,” jelas Fatoni.
Fatoni menambahkan, untuk realisasi pendapatan kabupaten/kota se-Papua
yang mencapai di atas 65 persen yaitu Pemkab Membramo Tengah 77,17
persen; Pemkot Jayapura 72,58 persen; Pemkab Jayapura 68,63 persen;
dan Pemkab Keerom 67,90 persen.
Kemudian Pemkab Lanny Jaya 67,33 persen; Pemkab Sarmi 66,72
persen; Pemkab Biak Numfor 65,77 persen; dan Pemkab Yalimo 65,25
persen. “Sementara, data realisasi belanja kabupaten/kota se-Papua
antara lain, Pemkab Jayapura 64,02 persen; Pemkab Dogiyai 63,68
persen; Pemkab Lanny Jaya 57,20 persen; Pemkab Membramo Tengah 56,98
persen; dan Pemkot Jayapura 55,10 persen,” ujar Fatoni. (pitta)
About The Author
