Jakarta, hariandialog.co.id.- Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin
dari Fraksi Partai Golkar mengkritik keputusan pemerintah perihal TV
Analog yang disuntik mati dan polemik Set Top Box (STB).
Menurutnya, pemerintah berjualan STB ini terlebih
dahulu kemudian barulah dibagi gratis untuk masyarakat. Dengan
demikian Nurul Arifin meminta kepada masyarakat untuk menelusuri siapa
yang bermain di binsis STB ini.
“Jadi realisasinya tidak sesuai dengan komitmen, mereka
menyediakannya (STB) tapi tidak tahu bagaimana mendistribusikannya.
Itu butuh tenaga, butuh ongkos dan biaya pemasangan, itu yang
dikeluhkan tv-tv swasta,” jelas Nurul Arifin dalam acara Dialetika
Demokrasi bertajuk ‘Hak Masyarakat dan Kebijakan Digitalisasi TV’ di
Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10-11-2022).
Ia pun menyamakan alat STB saat ini dengan decoder yang
sebelumnya sudah pernah dilakukan dari tv nasional ke tv swasta.
“Sampai kayak decoder yang dulu kita punya pengalaman dari tv nasional
ke tv swasta harus pakai decoder, sampai akhirnya decoder itu tidak
bermanfaat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah untuk tidak perlu menyediakan STB
namun lebih baik memperbaiki komitmennya dalam infrastruktur dan
teknologinya. Tak hanya itu, ia juga meminta masyarakat untuk
menelusuri siapa produsen dari STB ini. “Kritikan saya buat
pemerintah ya, jadi Anda jangan jualan dulu, kalau ada sisa baru
dijual, kan barangnya sama tuh, ya. Produsennya (STB) coba kita
telusurilah. Produsen STB ini siapa?” tegasnya seperti ditulis okzn
Diketahui, sejak 2 November 2022 pemerintah memadamkan
siaran televisi analog. Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) mengatakan, penghentian siaran TV Analog merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Kominfo menyampaikan, bahwa ada bantuan STB yang berasal
dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk Rumah Tangga Miskin Ekstrem
(RTM). “Bantuan STB hanya untuk RTM yang nama dan alamatnya tercantum
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,”
ujar Kominfo dalam keterangannya.
Kominfo juga mengaku bahwa penerapan Analog Switch Off (ASO) di
Jabodetabek terselenggara setelah hampir 100 persen RTM menerima
bantuan STB dari komitmen LPS. (pitta)
About The Author
