Jakarta, hariandialog.co.id.- Polresta Bandara Soekarno Hatta
(Soetta) dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Imigrasi menggagalkan
keberangkatan 64 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Kawasan
Timur Tengah dari Bandara Soekarno-Hatta.
Diduga ke-64 orang pekerja migran ini merupakan korban dari
tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh RBJ (57)
dan komplotannya. RBJ diduga sengaja mengirimkan para calon PMI ke
orang pribadi di Negara tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Padahal
saat ini pemerintah menutup pengiriman tenaga kerja asal Indonesia ke
Timur Tengah.
Kasat Reskrim Polres Bandara Soetta, Kompol Reza Fahlevi
menyatakan terungkapnya pengiriman 64 calon PMI ini bermula dari
laporan seorang pegawai Kementerian Tenaga Kerja RI soal aksi RBJ.
“Berdasarkan laporan itu maka kemudian tim Polres, Kementerian Tenaga
Kerja dan Imigrasi mendapat informasi bahwa tersangka akan mengirimkan
64 orang calon PMI melalui terminal 3 Bandara Soetta dengan maskapai
penerbangan Oman Air dengan tujuan Jakarta-Muscat dan Muscat-Riyadh
atau Muscat-Dubai, Timur Tengah, maka tim ini pun segera melakukan
pencegahan,” kata Reza, Sabtu (8/4/2023) tulis okzn.
Menurutnya, tim menggiring para korban ke kantor Imigrasi dan
membatalkan rencana keberangkatan ke-64 calon pekerja migran tersebut.
“Dari hasil penelusuran, ternyata tersangka RBJ tidak bekerja sendiri.
Dia dibantu oleh seorang berinisial M yang sampai saat ini sudah
ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam proses perburuan,” ujar Reza.
Sementara Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Kemenaker RI, Yuli Adiratna menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menghimbau agar
Masyarakat Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri, khususnya
wilayah Timur Tengah, untuk bekerja pada pengguna perseorangan
(RumahTangga) masih ditutup, sesuai keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian dan
pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna
perseorangan di negara-negara Timur Tengah.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 69 dan atauPasal 83 Jo
Pasal 68 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia dengan pidana ancaman pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000.
Dan/atau Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (bing).
About The Author
