Tangerang, hariandialog.co.id.- Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Kota
Tangerang Selatan mendeklarasikan dan menyatakan sikap menolak
penggunaan Masjid dan Musholla untuk kepentingan politik praktis.
“Kami Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia beserta jajaran
se Kota Tangerang Selatan menolak penggunaan tempat ibadah serta
menghimbau para Ta’mir Masjid di wilayah Kota Tangerang Selatan agar
tempat ibadah (Masjid dan Mushola) disterilkan dari kegiatan tarik
menarik kepentingan politik dan politik kepentingan,” kata Wakil Ketua
DMI Kota Tangerang Selatan, Ustad Ahmad Zakaria, di Aula Masjid
Islamic Center BSD City Center, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Sabtu
(08-04-2023).
Ahmad Zakaria menjelaskan, deklarasi dilakukan sebagai upaya
mencegah terjadinya potensi pecah belah persatuan dan kerukunan antar
jamaah, terutama di wilayah Kota Tangerang Selatan. “Masjid harus
bersih dari politik praktis,” ujarnya.
Seperti diketahui, menjelang pesta demokrasi Pemilu Tahun
2024, berbagai persoalan bakal muncul di tengah masyarakat. Seperti
kekhawatiran akan tarik menarik politik kepentingan oleh sejumlah
pihak. Bahkan pihak atau kelompok tertentu kerap mengabaikan fungsi
tempat ibadah sebagaimana mestinya. “Agar Masjid dan Mushola
digunakan sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai tempat sarana ibadah
untuk menyampaikan pesan-pesan agama,” jelas Ahmad Zakaria.
Pengurus Pusat DMI sebelumnya mengingatkan kepada seluruh
pengurus DMI baik di tingkat wilayah provinsi hingga kabupaten/kota
untuk tidak menggunakan fasilitas keagamaan sebagai tempat politik
praktis.
DMI Pusat juga menyerukan agar masjid digunakan sesuai dengan
fungsinya, yakni sebagai tempat ibadah dan menyampaikan pesan agama.
Selain itu, masjid juga harus menjadi sarana untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan bangsa. “Masjid itu dimaknai sebagai jami,
artinya tempat yang menyatukan, paling inklusif. Jadi, embel-embel
primodialisme, perbedaan, semua tidak ada,” ujar Sekjen PP DMI Imam
Addaruqutni dikutip antaranews, Kamis (2/2/2023).
Penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik praktis, kata
Imam, dikhawatirkan dapat menyulut politik identitas dan kepentingan
kelompok di antara para jamaah. “Karena itu masjid harus didukung
suatu wujud persatuan,” pungkasnya.(rel/tob).
