Jakarta, hariandialog.co.id.- Sejumlah akademisi, seniman, mahasiswa,
hingga politisi telah mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi
(MK) terkait sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan
pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu
perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan di mana hanya
sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.
Pada tanggal 28 Maret 2024, sekitar 303 guru besar,
akademisi, dan anggota masyarakat sipil melayangkan surat amicus
curiae ke MK. Dua perwakilan, yaitu Ubedilah Badrun dari Universitas
Negeri Jakarta (UNJ) dan Sulistyowati Irianto dari Universitas
Indonesia (UI), menyampaikan langsung dokumen tersebut ke Mahkamah.
Mereka berharap MK tidak hanya mempertimbangkan angka
perolehan suara dalam memutus sengketa Pilpres, tetapi juga melihat
secara holistik terkait pelanggaran asas-asas pemilu yang diamanatkan
oleh UUD 1945. Mereka juga menekankan pentingnya keadilan substantif,
bukan hanya keadilan prosedural formal.
Selain itu, pada Senin, 1 April 2024, sebanyak 159
sastrawan dan budayawan juga mengajukan amicus curiae ke MK. Inisiatif
ini dipimpin oleh budayawan Butet Kertaredjasa dan Goenawan Mohamad.
Beberapa seniman terkenal seperti Ayu Utami dan Agus Noor turut serta
dalam inisiatif ini.
Ayu mengatakan keinginan utama para seniman adalah untuk
selalu berjuang dan terlibat dalam upaya mempertahankan serta
memelihara kebebasan. Kebebasan ini tidak hanya terbatas pada
kebebasan berekspresi dan berpikir, tetapi juga mencakup kebebasan
manusia secara keseluruhan.
Kebebasan tersebut sangat bergantung pada integritas
sistem pemilihan umum, yang merupakan fondasi dari kebebasan yang
sejati.
Pada hari yang sama, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan
Sosial (LSJ) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama sejumlah dosen
maupun peneliti di Fakultas Hukum UGM juga mengajukan amicus curiae .
Mereka di antaranya, Sigit Riyanto; Maria SW Sumardjono;
Herlambang P. Wiratraman; Richo Andi Wibowo; Rikardo Simarmata; Laras
Susanti; Sartika Intaning Pradaning; Andy Omara; Faiz Rahman; Markus
Togar Wijaya; Abdul Munif Ashri; dan Antonella.
Herlambang menjelaskan penyerahan berkas amicus curiae
yang terdiri dari 32 halaman dilandasi atas indikasi kuat terdapat
sejumlah praktik curang dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Ia mengatakan
praktik-praktik dimaksud dilakukan dengan mengintervensi lembaga
peradilan dan lembaga penyelenggara pemilu serta penggunaan sumber
daya negara.
Selanjutnya, pada 16 April 2024 terdapat Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dari UGM, Unpad, Undip, dan Unair yang
menyerahkan berkas amicus curiae ke MK. Berkas tersebut disampaikan
oleh Komisioner Bidang Pergerakan Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM
Muhammad Emir Bernadine.
Emir mengatakan amicus diajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral
dan keprihatinan mahasiswa hukum terhadap apa yang terjadi pada
pemilihan umum presiden dan pemilu keseluruhannya pada tahun ini.
Terakhir, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan diri
sebagai amicus curiae pengadilan dalam perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dokumen amicus curiae telah dikirim ke MK pada hari ini, Selasa
(16/4), diwakili oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Berikut penggalan kalimat yang ditulis oleh Megawati dalam amicus
curiae tersebut:
“Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga
ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam melainkan
palu emas. Seperti kata ibu Kartini pada tahun 1911: ‘habis gelap
terbitlah terang’ sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan
dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus menerus oleh generasi
bangsa Indonesia.” (dika).
