Jakarta, hariandialog.co.id.- Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) telah melimpahkan berkas perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Petral PES Ple Ltd dan fungsi ISC tahun 2008-2015.
Hal tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Andi Sapurta membenarkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakpus pada Selasa (17/11/2026) menjawab konfirmasi Teropongnews.com, Kamis (19-11-2026). “Benar pada Selasa kemarin Kejari Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara tersebut. Namun belum teregister nomor perkara,” ucap Andi.
Perlu diketahui bahwa pada 6 Agustus 2026, penyidik pidana khusus pada Direktur Penyidikan JAM Pid sus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan enam tersangka ke penuntut umum di Kejari Jakpus.
Adapun enam tersangka tersebut berinisial BBG, AGS, MLY, NRD, TFK, dan IRW. Lima tersangka ditahan selama 20 hari sejak 6 Agustus 2026, sementara BBG dikenakan penahanan kota karena kondisi kesehatan.
Pada saat pelimpahan perkara dari penyidik pidsus Kejagung kepada penuntut umum di Kejari Jakpus (tahap kedua), Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, menjelaskan enam orang tersangka itu adalah BBG selaku Manager Niaga Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina dan jabatan terakhir selaku Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte Ltd.
Lalu, AGS selaku Head Of trading PES Pte Ltd (2012–2014), MLY selaku Senior Trader PES Pte Ltd (2009–2015), dan NRD selaku Crude Trading Manager PES Pte Ltd periode tahun (2008—2014).
Terakhir, TFK selaku VP ISC PT Pertamina dengan jabatan terakhir Direktur Utama PT Pertamina International Shipping dan IRW selaku Direktur perusahaan-perusahaan milik Riza Chalid.
Untuk konstruksi kasus, Anang menjelaskan bahwa dalam periode tahun 2008–2015, PT Pertamina (Persero) menerapkan beberapa pola pengadaan minyak mentah dan produk kilang.
Pelaksanaannya melibatkan Fungsi Integrated Supply Chain (ISC) serta PES Pte Ltd dengan perubahan mekanisme termasuk pembatasan peserta tender berdasarkan Risalah Rapat Direksi (RRD) Nomor 54.
Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, tim penyidik pada Jampidsus menemukan adanya kebocoran informasi rahasia internal terkait kebutuhan minyak mentah, asoline, serta harga perkiraan sendiri (HPS) yang dilakukan oleh sejumlah pejabat PT Pertamina (Persero) dan PES kepada pihak swasta sehingga memberikan keuntungan tidak sah dalam proses tender.
Akibat dari praktik tersebut, proses pengadaan menjadi tidak kompetitif, menciptakan rantai pasok yang lebih panjang, serta menyebabkan harga yang lebih tinggi, khususnya untuk produk asoline RON 88 dan RON 92, sehingga menimbulkan kerugian keuangan bagi PT Pertamina (Persero).
Anang menambahkan untuk kepentingan pembuktian perkara korupsi tersebut, lima tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2026.
Sementara itu, terhadap tersangka BBG dilakukan penahanan kota berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan pertimbangan dari tim penuntut umum.
“Tim penuntut umum Kejari Jakarta Pusat akan mempersiapkan surat dakwaan serta melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat,” katanya, tulis teropong.news.** (Het)
