Jakarta, hariandialog.co.id.- Pemerintah berencana menaikkan tarif
pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang
berlaku per 1 Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani merekomendasikan dua
kebijakan yang dapat diambil pemerintah terkait rencana kenaikan tarif
PPN menjadi 12 persen.
Kebijakan pertama yang diusulkan adalah pemerintah mesti
menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). “Untuk tetap
menjaga daya beli masyarakat,” kata Ajib di Jakarta, dikutip Rabu, 14
Agustus 2024.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101
Tahun 2016, besaran PTKP adalah Rp 54 juta per tahun atau ekuivalen
dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Menurut Ajib, pemerintah
bisa menaikkan PTKP misalnya sebesar Rp 100 juta. “Hal ini bisa
mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap
kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali
berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan,” tuturnya.
Kedua, Ajib mengusulkan agar pemerintah fokus mengalokasikan
tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor
yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misalnya pada
sektor properti atau untuk sektor yang mendukung penghiliran sektor
pertanian, perikanan, hingga peternakan.
Pada prinsipnya, menurut Ajib pemerintah harus
mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN
menjadi 12 persen tahun depan. Untuk implementasinya, kata dia harus
ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat
dan sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. “Pertumbuhan ekonomi
yang konsisten di atas 5 persen membutuhkan kebijakan fiskal yang pro
dengan pertumbuhan,” ucapnya.
Pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP). Kenaikan pajak ini berlaku paling lambat pada 1
Januari 2025. Sebelumnya pada 2022, pemerintah menetapkan tarif PPN
sebesar 11 persen yang berlaku terhitung 1 April 2022. (pitta-01)
