Jakarta, hariandialog.co.id.- Persidangan perdana Harvey Moeis yang
digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 14 Agustus
2024, membuka tabir praktik lancung pengelolaan timah di Kepulauan
Bangka Belitung. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya
menjelaskan PT Timah Tbk sejak 2015 sudah tidak lagi melakukan
penambangan di wilayah penambangan darat.
Alasannya karena menjamurnya penambang ilegal yang
memasuki kawasan izin usaha pertambangan (IUP) berbekal izin usaha
jasa pertambangan (IUJP) yang dikeluarkan pemerintah provinsi
setempat. Alhasil, tak ada pilihan lain bagi PT Timah selain
menghalalkan praktik lancung tersebut dengan menampung hasil penambang
ilegal yang beroperasi di wilayah IUP PT Timah Tbk. “Meskipun
mengetahui bahwa penambangan ilegal tidak diperbolehkan, namun PT
Timah Tbk menyepakati untuk membeli timah hasil penambangan ilegal
tersebut,” kata jaksa membacakan surat dakwaan di hadapan majelis
hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.
Jaksa mengatakan agar praktik tersebut seolah-oleh legal,
PT Timah Tbk membuat program kerja sama Mitra Jasa Penambangan. Adapun
setiap tahunnya, jumlah perusahaan yang ikut program tersebut
berbeda-beda, pada 2015 sebanyak 69 perusahaan, 2016 sebanyak 59
perusahaan, 2017 sebanyak 56 perusahaan. Pada 2018 sebanyak 51
perusahaan, 2019 sebanyak 46 perusahaan, 2020 sebanyak 31 perusahaan,
2021 sebanyak 23 perusahaan, dan 2022 sebanyak 40 perusahaan.
Untuk membeli bijih timah melalui program kerja sama itu,
PT Timah Tbk mendasarkan pembayaran pada akumulasi biaya jasa Tambang,
Biaya Jasa Manajemen Proporsional Produksi dan Jasa Manajemen Over
Produksi dikurangi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Namun itu hanya berjalan satu tahun sejak
2015.
Pada 2016 hingga 2022, pembayaran oleh PT Timah Tbk
didasarkan pada jumlah bijih timah yang dihasilkan penambang
disesuaikan dengan harga pasar timah pada saat transaksi dilakukan,
“Yang dicatatkan seolah-olah sebagai pembayaran Imbal Biaya Usaha
Jasa,” kata jaksa.
Namun, meski sudah diatur sedemikian rupa, masih ada saja
celah melakukan prakti lancung lainnya. Beberapa perusahaan mitra jasa
pertambangan tidak menjual hasil konsentrat bijih timah yang berkadar
High Grade kepada PT Timah Tbk. Hasil terbaik penambangan bijih timah
dijual ke kolektor-kolektor yang selanjutnya kolektor-kolektor
tersebut menjual bijih timah ke smelter swasta di daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
“Selain itu terdapat banyak penambangan ilegal di dalam
wilayah IUP PT Timah Tbk yang hasilnya dijual ke smelter swasta,
meliputi PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna
Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa dan PT
Menara Cipta Mulia yang mengakibatkan tidak tercapainya target
produksi di PT Timah Tbk,” kata Jaksa tulis tempo.
Menurut jaksa, program kemitraan jasa pertambangan sejak
2015 sampai dengan 2022 merupakan rekayasa PT Timah Tbk untuk
melegalisasi penambangan maupun pembelian bijih timah dari
pertambangan illegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Sehingga
mengakibatkan terjadi pengeluaran PT Timah Tbk yang tidak seharusnya
sebesar Rp10.387.091.224.913 atau Rp 10,38 triliun.
Harvey Moeis merupakan satu dari 23 tersangka kasus
korupsi di wilayah IUP PT Timah Tbk yang disidik Kejagung. Dalam kasus
ini, Harvey Moeis berperan sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin
sebagai peratara jual beli bijih timah dari penambang ilegal ke PT
Timah. Harvey Moeis disebut-sebut memiliki kedekatan dengan pejabat di
PT Timah Tbk.
Harvey Moeis didakwa telah memperkaya diri sendiri dan
orang lain dari hasil korupsi sebesar Rp 420 miliar, dalam pengelolaan
IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 hingga merugikan negara mencapai Rp
300 triliun. Untuk tindak pidana korupsinya, Harvey Moeis didakwa
dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP. Sementara untuk TPPU, Harvey didakwa dengan Pasal 4
Undang-Undang tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (bing-01)
