Jakart, hariandialog.co.id.- Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan atau OJK, Mirza Adityaswara menjabarkan persiapan yang
dilakukan OJK sebagai bentuk tindak lanjut penerapan Undang-undang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada Maret 2023
lalu.
Pada tahun 2025, Mirza menjelaskan, OJK akan menerima
kewenangan untuk mengawasi koperasi open loop serta aset kripto serta
mandat lain yang diberikan oleh UU P2SK untuk mengembangkan sektor
jasa keuangan sekaligus melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat.
Ia mengatakan setelah penerapan UU P2SK, OJK menjadi
lembaga dengan tugas dan tanggung jawab yang terbesar di antara
otoritas sektor keuangan lain di seluruh dunia, terutama dari segi
kewenangan, tanggung jawab dan cakupan.
Menurut dia, bertambahnya kewenangan besar tersebut
menjadi tantangan baru bagi OJK untuk menyiapkan berbagai hal untuk
menghadapinya, mulai dari isu integritas, governansi, hingga tantangan
digitalisasi. “Dalam konteks mandat pengawasan industri yang baru,
kita perlu bersiap agar transisi berjalan dengan baik dan tidak
menimbulkan gejolak di sektor jasa keuangan,” kata Mirza dalam
keterangan resmi OJK, dikutip Minggu, 18 Agustus 2024.
Ia mengungkapkan beberapa hal telah disiapkan OJK dalam
melakukan transformasi dan perubahan mendasar yang harus dilakukan
merespons bertambahnya kewenangan tersebut. Salah satunya dari
struktur organisasi dan pengembangan sumber daya manusia yang didesain
untuk mempersiapkan infrastruktur organisasi OJK menjadi lebih
terintegrasi dan adaptif tulis tempo.
Lebih lanjut, OJK melakukan peningkatan mekanisme kerja
yang lebih cepat, dan juga penguatan penegakan hukum di sektor jasa
keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas OJK. “Kita
mendorong transformasi agar OJK dapat memberikan layanan yang lebih
baik bagi industri keuangan maupun konsumen, antara lain melalui
efisiensi pelaporan, peningkatan layanan perizinan, maupun layanan
konsumen,” ujar dia.(diah-01)
