
Indramayu,hariandialog.co.id.-Janji pekerjaan bergaji Rp25 juta per bulan di Korea Selatan justru berujung kerugian puluhan juta rupiah.
Seorang perempuan asal Kabupaten Indramayu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta, namun gagal bekerja dan akhirnya dipulangkan dari Korea Selatan akibat persoalan dokumen.
Kasus dugaan TPPO berkedok penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut berhasil diungkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu, Polda Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan dua perempuan berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, sebagai tersangka.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus, Jumat (20/11/2026).
Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M. melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar menjelaskan, kasus ini bermula dari laporan seorang perempuan berusia 48 tahun, warga Kecamatan Arahan, yang merasa dirugikan setelah mengikuti proses perekrutan dan penempatan kerja ke Korea Selatan.
Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalannya, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.
Korban dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping dengan gaji mencapai Rp25 juta per bulan. Pekerjaan tersebut ditawarkan dengan masa kontrak enam bulan dan kemungkinan diperpanjang.
Untuk meyakinkan korban, tersangka juga menjanjikan proses keberangkatan yang resmi dan cepat dengan biaya penempatan sebesar Rp55 juta.
Pada 29 Agustus 2026, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka SN yang diduga berperan sebagai pihak agensi.
Korban menyerahkan dokumen persyaratan serta membayar biaya penempatan sebesar Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.
Selanjutnya, korban menjalani sejumlah tahapan administrasi, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, selama proses tersebut korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.
Pada 23 September 2026, korban dijemput tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.
Namun, harapan korban untuk memperoleh pekerjaan layak tidak berjalan sesuai janji. Setibanya di Bandara Jeju pada 25 September 2026, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.
Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan petugas imigrasi selama kurang lebih tiga hari, korban akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.
Ironisnya, setelah mengalami kegagalan penempatan kerja tersebut, menurut keterangan kepolisian, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami korban.
Dari hasil penyidikan, polisi menduga kedua tersangka menjalankan proses perekrutan dan penempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Tersangka S disebut menerima keuntungan sebesar Rp5 juta, sedangkan tersangka SN diduga memperoleh Rp10 juta dari proses penempatan korban.
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu paspor milik korban, kuitansi pembayaran senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua KTP tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium berwarna putih.
Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.
Ancaman pidana dalam perkara tersebut mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar untuk dugaan TPPO. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan dapat diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
Tidak hanya melakukan penegakan hukum, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan hak korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Di sisi lain, kepolisian terus menggencarkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.
Edukasi tersebut telah menjangkau 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.
Polres Indramayu juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), termasuk penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perekrut, kelengkapan dokumen, serta prosedur penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Masyarakat dapat memanfaatkan Layanan Polisi 110 atau layanan Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110.
Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar, tetapi tidak disertai kejelasan legaitas dan prosedur penempatan.(Muradi).
