Jakarta, hariandialog.co.id.– Ekonom Senior Institute for Development
of Economics and Finance (INDEF) Aviliani meminta pemerintah untuk
betul-betul mengawal program makan bergizi gratis agar tak jadi lahan
korupsi baru.
Menurutnya, salah satu tujuan program ini adalah untuk memperbaiki
penurunan kelas menengah. Namun, salah-salah justru membuat masyarakat
semakin tersiksa.
“Salah satu yang ingin diperbaiki melalui Makan Bergizi
Gratis, disebarkan di daerah-daerah, tidak terpusat, ini hati-hati
juga. Jangan-jangan ini malah jadi lahan korupsi baru dan
terdistribusi,” ujarnya dalam acara diskusi Publik INDEF, Selasa
(22-10-2024).
Aviliani mendengar kabar tender untuk makan siang bergizi
sudah dilaksanakan. Bahayanya, anggaran yang disebutkan Rp15 ribu dari
pemerintah pusat, justru dimanipulasi jadi setengahnya agar ada
keuntungan. “Udah mulai tender Rp15 ribu, tapi disuruhnya Rp7.500, ini
berbahaya. Akhirnya banyak catering yang tidak sanggup buat (yang
harusnya) Rp15 ribu jadi Rp7.500,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia kembali menekankan agar pemerintah pusat
betul-betul mengawasi anggaran untuk program ini. Hal ini berkaca pada
program-program lainnya yang banyak di korupsi. “Jadi bagaimana
pengawasannya. Pengawasan itu tidak tercermin. Padahal, pengawasan
menjadi penting karena semakin banyak distribusi,” terangnya tulis
cnni.
MBG adalah salah satu program unggulan Prabowo-Gibran.
Sasarannya adalah anak sekolah dan ibu hamil dengan memprioritaskan
daerah 3 T pada tahun pertama pemerintahan.
Program ini akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai
82,9 juta penerima pada 2029. Untuk 2025, anggaran yang dialokasikan
sebesar Rp71 triliun dalam APBN. (nasya-01).
