Jakarta, hariandialog.co.id.- – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
melalui Hakim tunggal sidang permohonan praperadilan Gubernur
Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Afrizal Hadi, menunda persidangan
untuk tiga minggu ke depan.
Menurut Afrizal, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
selaku pemohon minta sidang ditunda selama tiga pekan ke depan. “Pada
hari ini belum dapat hadir dan termohon sudah meminta penundaan selama
tiga minggu,” kata Afrizal di PN Jakarta Selata, pada Senin, 28
Oktober 2024.
Afrizal tetap akan melayangkan surat peringatan agar KPK
hadir pada sidang yang dijadwalkan digelar pada Senin, 4 November
mendatang.
Sidang perdana praperadilan Sahbirin Noor alias Paman Birin
hari ini dijadwalkan digelar pada pukul 9.00 WIB, namun sidang baru
dimulai pada pukul 13.46 WIB.
Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut penundaan
itu diajukan lantaran lembaga antirasuah masih melakukan koordinasi.
“Alasan penundaannya masih melakukan koordinasi guna menyiapkan materi
persidangan,” kata dia saat dihubungi terpisah.
Seperti diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin
Noor mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas
penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK.
KPK telah menetapkan Sahbirin sebagai tersangka dugaan tindak pidana
korupsi pada Ahad, 6 Oktober 2024.
Gugatan praperadilan didaftarkan pada Kamis, 10 Oktober
2024 dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL dengan
klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Dalam permohonannya, Sahbirin meminta agar penetapan tersangka oleh
KPK dinyatakan batal demi hukum. “Menyatakan bahwa perbuatan Termohon
yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan perbuatan yang
sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan
dengan hukum dan dinyatakan batal,” seperti tertulis dalam petitum
gugatan Sahbirin
Sahbirin meminta PN Jakarta Selatan untuk memerintahkan KPK
menghentikan penyidikan terhadap dirinya.
Pemohon juga meminta KPK dihukum untuk membayar biaya perkara yang diajukannya.
KPK mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin
Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan pada
Selasa, 8 Oktober 2024.
Penyidik KPK juga memberlakukan larangan keluar negeri terhadap
Sahbirin Noor karena masih dalam penyidikan dugaan korupsi tersebut.
Larangan keluar negeri tersebut diberlakukan sejak 7
Oktober 2024 dan berlaku selama enam bulan ke depan.
Proyek yang menjadi objek perkara korupsi yang menyeret
Sahbirin Noor adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan
Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23
miliar, pembangunan Gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan
pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi
Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar, tulis tempo. (tob-01)
About The Author
