Jakarta,hariandialog.co.id.-Perbuatan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh oknum Polri yang dikomadoi tersangka mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama tersangka lain seperti Irjen Pol.Eko Hadi Santoso, Irjen Pol.Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol.Slamet Uliandi, juga menyasar Jaksa, anggota Polri dan KPK.
Hal tersebut diungkapkan Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dalam paparannya di depan Anggota Komisi III DPR RI, saat rapat khusus antara Komisi III dengan Kapolri dan jajaran, Kamis (12-11-2026).
Dalam papara itu juga dijelaskan, penyadapan ilegal yang dilakukan empat tersangka sejak tahun 2025 hinggan 2026 tersebut juga menyasar anggota DPR, Menteri, Pejabat negara dan lembaga, Pengurus Partai Politik, Mahasiswa, Aktivis, tokoh masyarakat dan agama, anggota Polri dan Kapolda tertentu juga pihak media.
Dikatakan Kapolri, dalam penanganan kasus penyadapan ilegal tersebut telah memeriksa 24 saksi diantaranya 24 anggota Polri, 3 dari provider dan 1 orang server, serta 6 saksi ahli terdiri dari 2 orang ahli ITE, serta 4 orang saksi ahli hukum pidana. Masih dikatakan Jenderal Pol Suyudi Ario Setio, pihaknya masih terus mendalami penyidikan guna mengungkap tuntas siapa saja pelaku yang terlibat dalam penyadapan yang juga menyasa Presiden Prabowo Subianto itu.
Mintai dikenai perbuatan makar
Pada umumya anggota komisi III DPR RI dalam pendapat pribadinya meminta agar pelaku penyadapan ilegal yang melakukan perbuatan penyapan ilegal secara bermupakat jahat tersebut dikenai pasal makar guna bisa dihukum mati atau maksimal. Selain itu juga harus diungkap motifnya.
Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin mengatakan, apa yang dilakukan para tersangka itu adalah perbuatan makar. Jadi layak dihukum mati, serta harus dipecat dari anggota Polri. “Untuk itu ia meminta agar Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terlebih dahulu diadili melalui sidang etik.”
Sementara itu Ahmad Saroni meminta agar Polri di bawah Kapolri Suyudi mengungkap siapa para pelaku dan juga siapa dalang sebenarnya dari penyadapan tersebut. Harulah diusut tuntas hingga keakar-akarnya. Selai itu agar sumber pendanaan baik pengadaan alat dan juga biaya operasi penyadapan diungkap tuntas.
Sementara Beni Kaharman meminta agar penanganan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan 4 perwira tinggi (Pati) Polri termasuk mantan Kapolri tersebut, jangan sampai berhenti di situ. Namun harus mengungkap tuntas siapa user-nya untuk juga dimintai peranggujawaban hukum. “Siapapun itu harus diperiksa dan dijadikan tersangka,” katanya.
Dukung langkah tegas Kapolri
Komisi III DPR RI juga menyatakan dukungan dan apresiasi kepada Kapolri yang begitu berani mengungkap kasus penyadapan yang juga menyasar Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pada intinya mereka meminta pengusutan kasus penyadapan ilegal itu selain menghujam pasal makar, juga mengusut tuntas siapa user (dalang) dibalik itu semua.
Untuk itu Kapolri jangan ragu dan takut untuk mengusut tuntas. Komisi III DPR RI akan mendukung langkah-langkah penanganan/tindakan hukum yang dilakukan Kapolri.
Terkait dengan permintan agar para pelaku/tersangka dikenai pasal makar, Kapolri Jenderal Pol.Suyudi Ario Seto mengatakan, bahwa sudah ada laporan polisi terkait hal itu. Laporan itu disamping perbuatan penyadapan ilegal. Laporan mengarah makar itu akan terus didalami guna terpenuhinya unsur-unsur dan juga bukti yang mendukung. (Het)
About The Author
