Jakarta, hariandialog.co.id.- Situasi di lokasi proyek Rempang Eco
City, Kepulauan Riau kembali memanas akibat bentrokan antara warga
dengan pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) pada Selasa (17-12-2024).
Dilansir dari Antara, Kamis (19-12-2024), Polresta
Barelang menyebut bahwa kericuhan bermula ketika seorang pekerja PT
MEG mengamankan sebuah spanduk berisi penolakan proyek strategis
nasional (PSN) Rempang Eco City yang dipasang oleh masyarakat.
Mengetahui kejadian itu, warga tidak terima tindakan yang
dilakukan oleh karyawan PT MEG dan melakukan tindakan penahanan selama
beberapa jam. Akibat kericuhan ini sebanyak empat warga dilaporkan
terluka dan satu pekerja PT MEG yang dilarikan ke rumah sakit.
Konflik agraria antara warga dengan pengembang proyek
Rempang Eco City sempat pecah pada September 2023.
Terdapat rencana pembangunan pabrik kaca di wilayah
Sembulang, Kelurahan Rempang Cate yang membuat seluruh warga di empat
kampung harus direlokasi sementara ke Batam, sambil menunggu rumah
permanen di Tanjung Banon yang disiapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Rencana ini tentu memancing pro dan kontra, di mana ada
warga yang setuju direlokasi atau malah menolaknya.
Kelanjutan PSN Milik Tony Winata Proyek Rempang Eco City
merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang akan mengubah permukaan
pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk
industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi
baru dan terbarukan (EBT).
Warga Terdampak Rempang Eco City Bakal Terima SHM Rumah Baru
Berkah Perang Dagang AS-China, Xinyi Segera Investasi di Rempang Eco
City Proyek Rempang Eco City dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha
(MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik konglomerat Tomy Winata.
Berdasarkan catatan Bisnis, proyek ini memiliki nilai
investasi sebesar Rp381 triliun sampai dengan 2080 dan ditargetkan
dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja. Untuk tahap pertama sampai
2040, akan direalisasikan investasi sekitar Rp29 triliun dengan
perkiraan penyerapan kerja mencapai 186.000 orang melalui pengembangan
industri manufaktur dan logistik, pariwisata MICE, dan kegiatan
perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa.
Adapun, investasi pertama yang akan masuk, yakni
pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi milik Xinyi
International Investment Limited dari China. Total nilai investasi
yang akan disuntik oleh Xinyi Group senilai Rp174 triliun mencakup 10
proyek yang akan dibangun secara bertahap.
Sepuluh proyek tersebut di antaranya pembangunan kawasan
industri terintegrasi, pembangunan pabrik pemrosesan pasir silika,
proyek industri soda abu, industri kaca panel surya.
Kemudian, investasi proyek industri kaca float, industri
silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan
kristal, industri sel dan modul surya dan industri infrastruktur.
Adapun, total lahan Pulau Rempang yang akan dikembangkan
dalam proyek investasi jumbo ini luasnya hanya 8.142 hektare (ha) dari
total area seluas 17.600 ha.
Dalam perkembangan terbaru, Badan Pengusahaan Batam atau BP
Batam tengah mempercepat proses relokasi terhadap warga terdampak
pembangunan Rempang Eco City. Hal ini dilakukan agar proyek Xinyi bisa
segera direalisasikan pada 2025.
Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly
Abadi Paranoan menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan lahan yang
akan digunakan Xinyi Group dengan merelokasi warga yang terdampak ke
Kawasan Tanjung Banon. “Terkait dengan target awal, yaitu investasi
Xinyi, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sekarang bagaimana
menyiapkan lahannya,” kata Fesly dalam media gathering: Batam Kota
Baru Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
BP Batam mengungkap, setidaknya sebanyak 232 kepala
keluarga (KK) hingga 4 Desember 2024 sudah bersedia pindah ke hunian
sementara. Hingga saat ini, sebanyak 42 KK asal Rempang telah
menempati rumah baru di Tanjung Banon, sedangkan 190 KK masih menunggu
jadwal pemindahan yang dilakukan secara bertahap.
Pembangunan hunian baru bagi warga terdampak Rempang Eco
City juga terus berproses. Fesly mengharapkan, setidaknya sudah ada
200 rumah yang siap hingga akhir 2024. Untuk pelaksanaan pembangunan
hunian baru bagi warga yang terdampak, BP Batam bekerja sama dengan
Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam hal ini, Kementerian PU akan
melakukan pematangan lahan hingga investasi dasar, sedangkan BP Batam
akan membangun hunian.
Selain rumah, pemerintah juga akan membangun
fasilitas-fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, kantor, pasar,
hingga pengolahan sampah terpadu. Pihaknya juga akan membangun dermaga
yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan di kawasan relokasi Tanjung
Banon. BP Batam juga akan menggelar program-program pemberdayaan
masyarakat, melalui kerja sama dengan pemerintah, tulis bisnis.com.
(bagus-01)
About The Author
