Jakarta, hariandialog.co.id – Membeli kendaraan baru tentu sudah siap membayar pajaknya.
Berikut ini daftar komponen pajak yang dikenakan pada kendaraan tahun
2025.
Pembelian kendaraan baru tak lepas dari komponen pajak. Diketahui saat
pembelian kendaraan baru, konsumen akan dibebankan pajak kendaraan
bermotor (PKB), bea balik nama (BBNKB), hingga pajak penjualan atas
barang mewah (PPnBM) dengan tarif berbeda-beda.
Berikut ini daftar komponen pajak yang harus ditanggung pemilik
kendaraan tahun 2025.
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor adalahpajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke
dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.
Tarif PKB ini berbeda-beda, tergantung daerah.
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif PKB untuk kendaraan
kepemilikan pertama ditetapkan maksimal 1,2%. Sebagai pembanding, di
undang-undang sebelumnya tarif PKB kepemilikan pertama ditetapkan
maksimal 2%.
Namun di Jakarta, tarif PKB kendaraan milik perorangan ini ditetapkan
sebesar dua persen untuk kepemilikan pertama. PKB maksimal di Jakarta
sebesar 6% untuk kepemilikan kendaraan kelima atau seterusnya.
Sementara untuk kendaraan atas nama badan atau perusahan tarifnya
sebesar dua persen.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan
bermotor.
Masih dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, tarif BBNKB ditetapkan
paling tinggi sebesar 12%. Tapi, khusus daerah yang setingkat dengan
daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, tarif
BBNKB paling tinggi ditetapkan sebesar 20%.
3. PPN
Selanjutnya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai tahun depan
kendaraan berpotensi dikenakan PPN sebesar 12%. Penyesuaian tarif PPN
akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti
kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan
pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal. Mobil
diketahui termasuk dalam kendaraan mewah karena saat ini dibebankan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4. PPnBM
PPnBM dibebankan pada barang-barang yang tergolong mewah. Saat ini,
mobil merupakan salah satu barang yang dikenakan PPnBM. Hampir semua
jenis mobil dikenakan PPnBM dengan tarif yang berbeda-beda. Sedangkan
motor, hanya kriterita tertentu (di atas 250 cc) yang menjadi objek
PPnBM.
5. Biaya Administrasi STNK, TNKB, BPKB, dan SWDKLLJ
Biaya administrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2020
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan SWDKLLJ
dipungut oleh Jasa Raharja.
SWDKLLJ yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dibayarkan
oleh pemilik kendaraan secara periodik di kantor Samsat, baik pada
saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Pembayaran SWDKLLJ tersebut
merupakan kewajiban bagi setiap orang atau perusahaan yang memiliki
kendaraan bermotor.
Kewajiban tersebut juga sudah diatur UU no.34 tahun 1964 Jo PP 18
tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sementara
besaran SWDKLLJ berbeda-beda tergantung jenis kendaraan dan diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 36 tahun 2008.
6. Opsen PKB
Mulai Januari 2025, kendaraan akan dikenakan opsen pajak kendaraan
bermotor. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan
oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pada dasarnya, Opsen Pajak Daerah menggantikan
mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada
kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak
melakukan pembayaran pajak provinsi kepada Pemerintah Provinsi untuk
PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi
tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Soal tarif, sudah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia
nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah pasal 83. Dalam pasal 83 itu, tarif opsen PKB
ditetapkan 66% dihitung dari besaran pajak terutang. Untuk cara
perhitungannya, pembayaran PKB dihitung dengan mengalikan tarif 66%
dengan besaran PKB terutang.
7. Opsen BBNKB
Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok
BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen ini
dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sama dengan tarif opsen PKB,
opsen BBNKB dikenakan 66% dari pajak terutang. Kemudian pembayaran
opsen BBNKB juga dihitung dengan mengalikan tarif 66% dengan besaran
BBNKB terutangnya.
Itu tadi tujuh komponen pajak yang harus dibayar pemilik
kendaraan. Perlu dicatat, opsen PKB dan BBNKB tidak berlaku di seluruh
daerah. Khusus Jakarta, tak ada opsen PKB dan opsen BBNKB yang
dibebankan ke pemilik kendaraan, tulis dtc. (bagus-01)
About The Author
