Jakarta, hariandialog.co.id.- Sebanyak 160 guru yang bertugas di
Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia menyatakan mengundurkan
diri. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan bahwa
alasan utama pengunduran diri tersebut adalah lokasi penempatan yang
terlalu jauh dari domisili para guru.
Fenomena pengunduran diri massal ini terjadi kurang dari
sebulan setelah program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu resmi
diluncurkan pada 14 Juli 2025.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah telah
menyiapkan langkah antisipatif untuk mengisi kekosongan tenaga
pengajar, yakni dengan menurunkan guru cadangan dari kalangan calon
pendidik yang saat ini sedang menempuh Pendidikan Profesi Guru
(PPG).“Para guru yang mengundurkan diri memilih keluar karena
penempatan mereka yang jauh. Namun, kami telah menyiapkan pengganti
dari para calon guru yang mengikuti pendidikan profesi,” kata Mensos
Gus Ipul di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Senin, 28 Juli
2025
Komisi VIII DPR: Tidak Profesional
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menilai bahwa
penempatan lokasi mengajar tanpa melibatkan konsultasi dengan para
guru merupakan langkah yang tidak profesional. Menurutnya, kebijakan
tersebut tidak memperhatikan kepentingan baik guru maupun siswa.
Singgih menegaskan bahwa para guru seharusnya memiliki hak
untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu lokasi tempat mereka
akan mengajar. Singgih pun mendorong pemerintah untuk melakukan
evaluasi terhadap kebijakan penempatan guru di Sekolah Rakyat. “Saya
mendesak pemerintah segera menangani masalah ini dan mencari solusi
untuk mencegah kejadian serupa,” katanya pada Selasa, 29 Juli 2025.
Muhaimin: Insya Allah Tak Kekurangan Guru
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko
PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa ketersediaan guru untuk
Sekolah Rakyat masih mencukupi, meski ratusan pengajar dilaporkan
mengundurkan diri. “Enggak ada masalah, karena stok guru (yang) ada di
Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) itu sangat
besar,” kata Menko Muhaimin saat ditemui di sela-sela kegiatannya di
Gelora Bung Karno, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu.
Ia menambahkan bahwa jumlah guru yang telah mengikuti
Pendidikan Profesi Guru (PPG) sangat besar, sehingga tidak ada
kekhawatiran terkait kekurangan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.
“Yang sudah PPG itu stoknya sudah sangat besar, sehingga Insya Allah
kita enggak pernah kekurangan guru untuk Sekolah Rakyat,” kata Menko
Muhaimin.
Mensos: Sudah Banyak yang Siap Menggantikan
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa
lebih dari 50.000 guru yang telah menyelesaikan PPG namun belum
mendapatkan penempatan siap menggantikan posisi guru yang mundur.
“Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih
guru yang telah mengikuti proses PPG yang belum mendapatkan
penempatan,” ujar Mensos di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Selasa, 29 Juli.
Dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan di
Sekolah Rakyat, sebanyak 140 guru diantaranya memilih mengundurkan
diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari
domisili.
Meski demikian, Saifullah memastikan bahwa posisi guru yang mundur
akan segera digantikan. “Yang mengundurkan diri tetap kami hormati,
karena sebagian besar alasannya berkaitan dengan jarak tempat tinggal.
Tapi penggantinya sudah disiapkan,” ujarnya, tulis tempo. (bira-01)
About The Author
