Jakarta, hariandialog.co.id.- Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus,
mengecam Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) yang
menginstruksikan 18 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri
melepas hijab mereka. Guspardi kaget dengan tindakan BPIP tersebut
karena 18 Paskibraka muslimah itu menggunakan hijab dalam kegiatannya
sehari-hari. “Jika benar ada larangan anggota Paskibraka memakai
jilbab, maka larangan itu harus dihapus dan dicabut,” kata Guspardi
lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 15 Agustus 2024.
Legislator Partai Amanat Nasional ini mengatakan arahan
pelepasan hijab terhadap Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara
HUT Kemerdekaan RI diskriminatif dan melanggar ketentuan agama.
Sementara dari sisi konstitusional, hal itu bertentangan dengan Pasal
29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 menegaskan bahwa
setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, dalam Ayat 2 berbunyi
negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya
masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Di samping itu, Guspardi justru mempertanyakan tindakan
BPIP. Sebab, pelepasan hijab tidak sesuai dengan Sila Ketuhanan yang
Mahaesa yang menjamin hak melaksanakan ajaran agama serta tidak
mencerminkan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal, kata Guspardi,
nilai-nilai Pancasila selama ini menjadi inti dari program BPIP.
Legislator asal Sumatera Barat ini juga menegaskan
penggunaan hijab bagi Paskibraka perempuan tidak menghalangi mereka
untuk beraktivitas dan tampil optimal dalam tim Paskibraka. Bahkan,
ucapnya, saat ini sudah banyak ide kreatif yang dikembangkan sehingga
perempuan berhijab tetap bisa tampil lugas, aktif, dan lincah dalam
melaksanakan berbagai aktivitas. “Jadi tidak ada alasan bagi BPIP
meminta siswa perempuan yang tergabung dalam Paskibra HUT RI ke-79 di
IKN harus melepas hijab,” tutur Guspardi.
Padahal, kata dia, tahun-tahun sebelumnya tidak ada masalah
Paskibraka mengenakan hijab. Guspardi heran mengapa pembinaan
Paskibraka Nasional yang dipegang BPIP yang dilakukan sejak 2022
tiba-tiba mengubah aturan semacam ini sekarang. “Seingat saya,
Paskibraka perempuan tidak menggunakan hijab diterapkan di zaman Orde
Baru. Artinya, jika kebijakan pelarangan tim Paskibraka perempuan
memakai hijab diberlakukan, sama saja mundur jauh ke belakang,” kata
Guspardi.
Guspardi meminta kepada BPIP agar segera melakukan
klarifikasi karena pelarangan itu bertentangan dengan ketentuan agama
dan konstitusi. Polemik semakin besar ketika beberapa daerah yang
mengirimkan siswa perempuan berhijab untuk Paskibraka 2024 meminta
siswa utusan daerahnya dipulangkan daripada dipaksa membuka hijabnya.
Sebelumnya BPIP menegaskan tidak memaksa Paskibraka putri
untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara
pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. “Sehubung
berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan
pemaksaankan lepas hijab, kami memahami aspirasi masyarakat. BPIP
menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan,” kata Ketua BPIP, Yudian
Wahyudi melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 14
Agustus 2024.
Yudian mengatakan pelepasan hijab saat acara pengukuhan di
Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Panser, Kalimantan Timur, itu
merupakan kesukarelaan anggota Paskibra. “Penampilan Paskibra Putri
dengan pakaian atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada
saat pelaksanaan pengukuhan adalah kesukarelaan mematuhi peraturan
yang ada,” ujar dia.
Menurut Yudian, pelepasan hijab hanya dilakukan pada saat
pengukuhan dan upacara kenegaraan saja. “Di luar acara Paskibraka
putri memiliki kebebasan menggunakan jilbab dan BPIP menghormati hak
kebebasan tersebut,” ucap Yudian. (nasya-01)
About The Author
