Jakarta, hariandialog.co.id.- — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang
(UU).
Dalam postur anggaran yang baru disahkan tersebut, total
belanja negara dipatok menembus angka Rp4.106 triliun.
Hal itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, pada Selasa (29/9).
Postur anggaran tahun 2027 yang disepakati menunjukkan
peningkatan, baik dari sisi target pendapatan maupun pagu belanja
negara dibandingkan usulan pada Nota Keuangan (NK) dan RAPBN.
Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, naik
dari usulan awal Rp3.426,03 triliun. Pendapatan ini ditopang oleh
penerimaan perpajakan yang disepakati senilai Rp2.911,95 triliun dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara disepakati sebesar
Rp4.106,26 triliun. Pagu ini dialokasikan untuk Belanja Pemerintah
Pusat sebesar Rp3.371,26 triliun (meliputi belanja K/L dan Non K/L)
serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Dengan postur tersebut, keseimbangan primer berada di angka
minus Rp20,85 triliun dan defisit anggaran disepakati sebesar Rp671,16
triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Adapun berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro pada 2027,
pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada di angka 6 persen
dengan laju inflasi yang dikendalikan pada tingkat 2,5 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mempersiapkan APBN 2027
untuk mendorong investasi dan memperbesar kapasitas ekonomi.
Suahasil menyampaikan untuk bisa mencapai pertumbuhan
ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7
persen.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Karena itu, berbagai
macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja
sama,” kata Suahasil dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu
(23/9/2026).
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan
oleh belanja pemerintah. Namun, APBN perlu diarahkan pada titik-titik
strategis yang dapat memberikan dampak lebih luas terhadap
perekonomian, termasuk melalui dukungan terhadap konsumsi rumah
tangga, investasi, dan ekspor.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action
Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai belanja APBN sebesar
Rp4.106 triliun tentu memiliki daya dorong yang besar terhadap
perekonomian, tetapi kurang tepat jika diposisikan sebagai
satu-satunya mesin pertumbuhan.
Menurutnya, anggaran negara lebih pas dianggap sebagai
catalytic engine atau mesin pemicu, yakni pemerintah menggunakan
anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM,
menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta
menciptakan kondisi agar sektor swasta ikut bergerak.
Pemerintah sendiri menargetkan ekonomi tumbuh 6 persen pada
2027 dan melihat investasi sebagai salah satu motor utama. Dengan
begitu, persoalan APBN bukan terletak pada seberapa besar uang yang
dibelanjakan, melainkan seberapa besar belanja pemerintah mampu
menarik aktivitas ekonomi di luar APBN. “Jadi perkara APBN ini bukan
seberapa besar uang yang dibelanjakan, tapi seberapa besar belanja
pemerintah mampu menarik aktivitas ekonomi di luar APBN,” ujar Ronny
kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/9/2026), (diah-01)
