Cibinong, hariandialog.co.id – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Seperti halnya diungkapkan oleh Bupati Bogor, Ade Yasin saat memberikan sambutan di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah, Jum’at (23/04) ia mengatakan, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, untuk arah pembangunan Kabupaten Bogor yang lebih baik dan presisi.
Terpaan bencana alam pada awal 2020 disusul pandemi Covid-19, memaksa seluruh unsur pemerintah mengubah arah rencana pembangunan mereka. Tidak terkecuali Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan, perubahan RPJMD tidak lain untuk mengukur sejauh mana Pemkab Bogor dapat mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya setelah diterjang bencana alam dan pandemi. “Kita revisi karena pada tataran kebijakan nasional juga berubah. Jadi perlu diseragamkan soal program, kegiatan dan sub kegiatan dari pusat, provinsi hingga daerah,” ujarnya.
Saat ini, fokus pemerintah tidak lain upaya pemulihan ekonomi yang sempat lesu sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19. Menurut Ade, vaksinasi yang telah dijalankan, tidak menjamin pandemi berakhir. “Saat ini masih dalam kondisi pandemi. Meskipun vaksinasi sudah dilakukan, hal itu tidak menjami Covid-19 segera berakhir. Makanya saat ini kita fokus untuk peningkatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Harapannya, seluruh perangkat daerah di Bumi Tegat Beriman memiliki program dan kegiatan yang sesuai dengan pemulihan ekonomi dan mengurangi kegiatan pertemuan besar yang menyedot anggaran besar.
Menurutnya, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, untuk pemulihan ekonomi lebih diarahkan kepada kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat. Kemudian pembangunan infrastruktur di lokasi-lokasi wisata desa. “Termasuk UMKM. Desa perlu infrastruktur yang baik. Karena lokasi wisata ada di desa. Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan dapat membantu meningkatkan pemulihan ekonomi,” ujarnya.(Riz/Diskominfo)
