MEDAN, hariandialog.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution berhasil mengendalikan inflasi tahunan di Sumut, hingga turun dari 4,79% menjadi 2,71%. Penurunan tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam pengendalian harga di Sumut sekaligus mengembalikan inflasi ke dalam rentang sasaran nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) terus mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Setelah mencapai 4,79% pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20% pada Juli, kemudian 3,23% pada Agustus, hingga berada di level 2,71% pada September 2026. Angka tersebut telah kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.
Penurunan inflasi ini tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Langkah tersebut meliputi pemantauan harga dan rantai pasok, intervensi pasar, hingga penguatan produksi pangan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Butong Daulay mengatakan, pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan lintas sektor. “Pemprov Sumatera Utara terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi melalui sinergi lintas sektor. Langkah yang dilakukan mulai dari monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah, operasi pasar, penguatan produksi pangan, hingga intervensi stabilisasi harga di kabupaten/kota,” ujar Evan.
Menurutnya, terdapat 19 program dan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi Sumut. Di antaranya monitoring rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, rapat koordinasi pengendalian inflasi, integrasi data stok dan pasokan, serta pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
Pemprov Sumut juga melakukan pemantauan harga dan ketersediaan beras di sejumlah daerah, termasuk Batubara dan Simalungun. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam.
Langkah lainnya meliputi penguatan kerja sama PPG dengan BOSSFOOD, pengendalian harga cabai merah, penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi, pengembangan bibit unggul hortikultura, serta intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.
Evan menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan intervensi pasar. Pemerintah juga harus memperkuat produksi dan distribusi pangan agar ketersediaan pasokan tetap terjaga.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok,” katanya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi pengendalian inflasi berdasarkan tiga tahapan waktu. Dalam jangka pendek selama nol hingga tiga bulan, fokus diarahkan pada ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. (Emmar)
About The Author
