Jakarta, hariandialog.co.id.- – Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto
mengatakan dirinya mendukung penguatan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk memberantas korupsi. Prabowo pun
ingin agar pembuktian terbalik diterapkan dalam penegakan hukum
terkait kasus korupsi.
“Saya sampaikan, kita upaya. Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat
mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik. Itu perlu juga
kita pikirkan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak.
Saya kira itu,” kata Prabowo usai acara PAKU Integritas di Gedung KPK,
Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (17-01-2024).
Sebagai informasi, pembuktian terbalik ialah pembebanan pembuktian
diberikan kepada seorang terdakwa kasus korupsi. Dalam kasus pidana,
pembuktian biasanya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum.
Kembali ke pemaparan Prabowo, dia mengatakan pembuktian terbalik
diperlukan agar pemberantasan korupsi tak perlu menunggu aduan. Dia
mengatakan pejabat harus transparan.
“Bila perlu pembuktian terbalik, tidak perlu kita tunggu delik aduan,
tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus
transparan harus bisa dilihat,” kata Prabowo.
Prabowo mendukung penguatan LHKPN. Dia juga mendorong penyelenggara
negara disanksi apabila tak jujur soal LHKPN-nya, tulis dtc.
“Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi
manakala itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan,”
lanjutnya.. (dika).
