Jakarta, hariandialog.co.id.- Calon presiden nomor urut tiga Ganjar
Pranowo mengatakan dirinya mengusulkan partai pendukungnya di DPR
untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menyebut dugaan kecurangan pada
pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi. “Jika DPR tak
siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi atau
rapat kerja,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di Jalan Patra
Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan usulannya ketika
rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di gedung High End,
Jakarta Pusat, pada Kamis kemarin, 15 Februari 2024. Ketika itu,
Ganjar juga menunjukkan ribuan pesan yang masuk ke telepon selulernya
berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang
terjadi.
Ganjar juga menunjukkan berbagai pesan itu kepada Tempo. Dia
menyebut tujuan hak angket–hak anggota DPR untuk melakukan
penyelidikan–adalah menungkap dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan
banyak lembaga negara. DPR dapat memanggil pejabat negara yang
mengetahui praktik kecurangan tersebut.
Menurut Ganjar, ketelanjangan dugaan kecurangan pada Pilpres
2024 tidak boleh dibiarkan oleh DPR. Dia mendorong para anggota dewan
di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara
Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. “Tapi kalau ketelanjangan
ditunjukkan dan masih diam, fungsi kontrol gak ada. Kalau saya, yang
begini mesti diselidiki. Dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil,
uji petik lapangan,” kata Ganjar.
Namun, kubu Ganjar-Mahfud tak bisa sendirian mengajukan
hak angket. Mereka membutuhkan dukungan partai pendukung pasangan
nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Partai NasDem,
Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dengan
begitu, hak angket bisa digolkan oleh lebih darai 50 persen anggota
dewan.
Ganjar juga mengusulkan timnya membuka pintu komunikasi
dengan partai pendukung Anies-Muhaimin. Ketua TPN Ganjar-Mahfud,
Arsjad Rasjid, mengatakan rencananya menempuh jalur sengketa pemilu di
DPR akan dimatangkan di level partai politik. “Upaya itu sedang
difinalisasi,” kata Arsjad kepada Tempo di Kebon Sirih, Jakarta Pusat,
pada Jumat, 16 Februari 2024.
Usulan penggunaan hak angket ini akan mengapung di
Parlemen setelah masa sidang DPR dibuka pada Maret 2024. PDIP dan
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP sebagai partai di Senayan
bersiap memimpin rencana itu. Dua anggota tim kampanye yang ikut dalam
rapat bercerita, Megawati Soekarnoputri meminta rencana penggunaan hak
angket dibicarakan dengan matang.
Ganjar Minta Komisi II DPR Turun Tangan
Calon presiden Ganjar Pranowo meminta Komisi II Dewan
Perwakilan Rakyat atau DPR segera memanggil Komisi Pemilihan Umum atau
KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu soal adanya polemik dugaan
kecurangan pemilihan umum atau Pemilu dan aplikasi Sirekap. Ganjar
menyebut para politikus di Parlemen tidak boleh diam atas situasi
seperti ini. “Komisi II harusnya segera memanggil dengan situasi ini.
Kalau kami bicara, ya, audit,” kata Ganjar kepada Tempo di rumahnya di
Jalan Patra Raya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Dalam polemik situs Sirekap yang dikelola KPU, Ganjar
menyebut para komentator atas kisruh ini justru orang di luar
parlemen. Menurut Ganjar, Parlemen harus melakukan fungsi kontrol
dalam persoalan ini. “Di Parlemen gak boleh diam. Ini fungsi kontrol.
Saya pernah jadi pimpinan Komisi II dan geregetan,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga merasa heran dengan sikap
KPU yang hanya minta maaf ketika ada salah input data di aplikasi
Sirekap. Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyebut sistem Pemilu yang
berjalan sekarang tidak baik dan membahayakan. “Masa Sirekap naik
begini kok semua yang komentar di luar. Lalu tiba-tiba ketua KPU minta
maaf. Sudah kena putusan etik, minta maaf. Ini seperti orang berjalan
yang kalau ketahuan minta maaf. maka sistemnya gak mantep. Ini berarti
pemilu dalam bahaya,” kata Ganjar. (dika-01)
About The Author
