
Jakarta,hariandialog.co.id.-Dalam rangka mendukung terciptanya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) menggelar public campaign pada Selasa (4/3/2025).
Acara public campaign tersebut dipimpin langsung Ketua PN Jakarta Barat, Dr. Dahlan SH., MH., didampingi Wakilnya, Achmad Satibi, SH., MH., bersama dengan Hakim Pengawas dan Pejabat Struktural PN Jakbar.
Public Campaign ini merupakan bagian dari program Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) untuk memajukan pembangunan Zona Integritas di lembaga peradilan di bawahnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dan memperlihatkan komitmen kuat Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam melakukan pembangunan Zona Integritas, serta menunjukkan langkah nyata untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Pada acara tersebut, Ketua PN Jakbar Dr. Dahlan menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. “Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta pengadilan yang lebih terbuka, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ungkap Dr. Dahlan.
Masih menurut Ketua PN Jakbar ini, “Pembangunan Zona Integritas ini bukan hanya sekadar program, tetapi merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari korupsi.”
Ditegaskan Dr. Dahlan, program ini juga sejalan dengan upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih dan efisien, serta mendukung terciptanya birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati.
Acara kegiatan public campaign ini dihadiri berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, yang turut serta dalam mendengarkan penjelasan mengenai pentingnya pembangunan Zona Integritas serta manfaatnya bagi masyarakat dan sistem peradilan di Indonesia.
Dikatakan Dr. Dahlan, bahwa PN Jakbar berkomitmen untuk terus berupaya mewujudkan perubahan menuju pengadilan yang lebih bersih dan transparan, seiring dengan semangat Mahkamah Agung dalam memberantas korupsi di seluruh sektor peradilan Indonesia. (Het)
