Jakarta, Dialog – Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Dan Presiden resmi menunjuk Rosan Roeslani memimpin Danantara dibantu Dony Oskaria. Dikatakan bahwa keberadaan Danantara merupakan penyanggah ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo tak menampik adanya banyak pihak yang meragukan transparansi pengelolaan Danantara. Menurutnya, keraguan itu muncul lantaran Indonesia sebelumnya tidak pernah memiliki badan pengelola investasi sebesar Danantrara dan bahkan di dunia. “Saya pahami banyak pertanyaan Danantara, ada yang ragu ini berhasil atau tidak. Ini wajar,” kata Presiden
Dengan diluncurkannya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara, maka ada tiga aturan yang ditandatangani Prabowo, yaitu Pertama yakni Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU 19 tahun 2003 tentang BUMN. “Pada hari ini Senin 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani UU Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU 19 tahun 2003 tentang BUMN,” kata Prabowo, di acara itu, 24 Februari 2025.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
Ketiga, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia.
“Selanjutnya saya menandatangani Keppres Nomor 30 tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia,” jelas Presiden.
Melalui Danantara, untuk pertama kalinya pengelolaan BUMN di Indonesia akan diurus dalam satu holding perusahaan besar. Dividen BUMN sebagai salah satu kekayaan negara akan dikelola Danantara untuk memajukan Indonesia.
Peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis oleh negara di Indonesia. Danantara juga dinilai menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif.
Badan investasi ini diharapkan operasionalnya bakal mirip seperti holding Temasek dari Singapura. Danantara akan mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi bagi masyarakat.
Tidak tanggungtanggung, Danantara akan mengelola aset sebesar US$ 980 miliar atau sekitar Rp 15.978 triliun dibawah kepemimpinan Rosan, menyatakan Danantara akan memiliki Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, hingga Dewan Pemantau. Sederet komite pengawas juga disiapkan, mulai dari komite audit hingga komite etik.
“Kita mempunyai struktur organisasi yang berlapis, selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, ada Oversight Committee juga atau Dewan Pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Ethical, dan masih ada lagi yang untuk memastikan bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar,” beber Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025.
Danantara digadang-gadang akan menjadi mesin penggenjot ekonomi Indonesia. Badan ini dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.978 triliun. “Ini (Danantara) adalah uang rakyat. Ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya adalah hampir US$980 miliar (sekitar Rp15.978 triliun), asset under management,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025.
Untuk tahap awal, Danantara membawahi tujuh BUMN raksasa. Lantas, apa saja perusahaan BUMN yang akan berada di bawah naungan Danantara? Berikut daftarnya.
PT Pertamina (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) TbkMIND ID (Mining Industry Indonesia)
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan seluruh perusahaan BUMN akan masuk ke Danantara sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025. “Seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7, seluruhnya,” ujar Dony di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Dony juga memastikan BUMN yang bergerak di bidang pangan hingga aviasi juga akan masuk dalam kelolaan Danantara.
Mengacu situs Kementerian BUMN, saat ini tercatat ada 65 BUMN di Indonesia yang beroperasi di berbagai sektor usaha, meliputi energi, minerba, keuangan, transportasi, infrastruktur, kesehatan, hingga telekomunikasi.
Tugas dan kewenangan Danantara telah diatur dalam Pasal 3E ayat 1 dalam UU BUMN. Tugas Utama dan beberapa kewenangannya, di antaranya:
Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional dan BUMN.
Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.
Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi dan pemisahan usaha.Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru.
Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN.
Mengonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.
Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut Danantara akan bermitra kerja di dua komisi DPR nantinya. “Jadi gini, Komisi VI merupakan komisi yang melahirkan Danantara. Tadi kan disampaikan oleh Pak Presiden juga bahwa terima kasih kepada Komisi VI dan Komisi XI yang membantukan pendirian Danantara,” kata Andre kepada wartawan di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.
Politikus Gerindra ini mengatakan akan ada pemisahan antara holding BUMN dan holding investasi di Danantara. Dia menyerahkan kepada pimpinan DPR soal penunjukan komisi di DPR yang bermitra kerja dengan masing-masing holding itu. “Nanti itu pimpinan DPR yang akan menyampaikan, nanti pimpinan yang akan menentukan mitranya yang mana. Nanti kan ada holding investasi, ada holding BUMN, seperti itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andre menegaskan pihaknya mendukung berjalannya Danantara. Dia mendorong Danantara nantinya mampu meningkatkan perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan. (tim-01)
About The Author
