Belitung, hariandialog.co.id – Menjadi Bupati atau kepala daerah itu adalah pemegang mandat dan amanah rakyat, oleh karena itu semua yang menjadi tanggungjawab berada dalam bingkai dan tatanan pemerintahan, karena itu hendaknya kita memahami hakikat pembangunan daerah bagi masyarakat.
Adanya tayangan di medsos yang menghadirkan pembicara atau nasumber dengan ulasan seputar jalannya program pembangunan di era Bupati H.Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos saat ini yang memantik riak di kalangan masyarakat tertentu dan cenderung mendiskreditkan Bupati, maka pada kesempatan ini awak media mencoba mengkonfirmasi Bupati
Dalam pesan Whasappnya Bupati mengungkapkan dengan cermat, “Tidak masuk akal kalau dikatakan setiap ganti pemimpin harus ganti seluruh program. Faktanya, program pembangunan yang sudah direncanakan dalam RPJMD sebelumnya justru menjadi salah satu bahan evaluasi dan dasar kesinambungan pembangunan.” Tutur Djoni.
Lebih kanjut Bupati Belitung menyampaikan, “Saya tidak pernah mengatakan bahwa semua yang lama harus dibuang. Yang baik dan masih relevan harus dilanjutkan, yang belum tuntas harus dievaluasi, dan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus diperbaiki,” Tegasnya.
“RPJMD bukan milik pribadi seorang bupati. Itu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,”Sambung Bupati.
“Jadi, jangan menyederhanakan persoalan pembangunan menjadi sekadar ganti pemimpin, ganti program. Yang harus kita ganti adalah cara berpikir jika pembangunan hanya dijadikan alat untuk menyerang, bukan untuk mencari solusi bagi rakyat,”Tegas Djoni dengan nada tinggi.
“Program lama harus ditelaah satu per satu berdasarkan RPJMD sebelumnya, capaian kinerjanya, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan anggaran,”sambung Bupati.
“Jangan terlalu mudah berbicara tentang program pemerintah yang besar kalau program kecil dalam kehidupan sendiri saja belum tentu mampu dikelola dengan baik, mengelola pemerintahan bukan sekadar pandai berkomentar. Ada perencanaan, prioritas, anggaran, regulasi, koordinasi, pelaksanaan, dan hasil yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” Tutup Djoni.
Pada bagian lain mantan anggota DPRD Belitung Johan Hanibal Palit yang akrab disapa Pak Jo mengatakan,”sebaiknya hal-hal yang menyangkut pemerintahan atau masyarakat disampaikan secara baik dan terukur serta langsung kepada pemerintah atau ke DPRD, kurang elok jika disampaikan ke khalayak atau masyarakat lewat postingan media yang terkesan hanya sepihak, kalau ada ide saran dan pendapat ayo sampaikan baik lisan maupun tulisan kepada Bupati, saya kira kantor atau rumah bupati terbuka lebar kalau ingin silaturahmi, sehingga tidak terkesan ada sesuatu yang tersembunyi atau ketidak nyamanan pribadi,”ungkap Johan.
“Sebagai mantan pemimpin daerah hendaknya menjaga tutur bahasa dalam melakukan kritik atau penilaian atas kinerja pemerintah saat ini, intinya lewat alur dan prosedur yang ada biar semuanya dapat didiskusikan dengan baik,”Tufup Johan. (Fibin)
About The Author
