Jakarta,hariandialog.co.id.-Setelah dilakukan ekpose (gelar perkara) pada Rabu (15/6/22) terkait hasil penyelidikan yang dilakukan Bidang Pidsus Kejati DKI Jakarta, dalam dugaan kasus gratifikasi dan pemerasan yang terjadi kepada pegawai di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenhum dan HAM, pada tahun 2020-2021, maka penanganan kasusnya ditingkatkan ke penyidikan.
Peningkatan penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan karena ditemukannnya bukti-bukti permulaan yang kuat atas terjadinya perbuatan pidana korupsi (gratifikasi-red) dan pemerasan yang dilakukan pejabat Kepala Bagian (Kabag) Mutasi Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2020-2021, lewat penyalahgunaan wewenang, seperti memaksa beberapa orang Kepala Rumah Tahanan (Rutan) dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar menyerahkan sejumlah uang guna mendapatkan promosi jabatan, dan jika tidak menyerahkan sejumlah uang tersebut maka mereka diancam akan dimutasi dari jabatannya.
Mengenai peningkatan penanganan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang terjadi di Setjen Kemenhum dan HAM tersebut, dikatakan oleh Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam kepada wartawan, Kamis (16/6/22).
Diakatakan Ashari Syam, dengan ditingkatkannya penanganan kasus, maka Tim Jaksa Penyidik di Bagian Pidsus Kejati DKI Jakarta, akan segera melakukan proses penyidikan dengan pemanggilan saksi-saksi kepada para pihak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya. (Het)
