Jakarta, hariandialog.co.id.- Bakal capres Ganjar Pranowo
mengungkapkan soal pembenahan penegakan hukum antikorupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) di Indonesia. Ganjar menyebut sudah berdiskusi panjang
dengan bakal cawapres Mahfud Md mengenai hal itu.
Ganjar mengatakan masyarakat banyak menanyakan penegakan
hukum anti-KKN. Sebab itu, kata Ganjar, pemerintah harus benar-benar
serius mengurus hal tersebut. “Ya hari ini agenda itu menjadi begitu
penting karena begitu banyaknya masyarakat mempertanyakan salah satu
agenda Reformasi yaitu penegakan hukum yaitu anti-KKN maka pemerintah
musti serius betul mengurus ini,” kata Ganjar kepada wartawan di
Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (29-10-2023).
Ganjar mengaku sudah berdiskusi panjang dengan Mahfud. Agar
sistem kelembagaan yang sudah baik segera bisa dilaksanakan. “Dan kami
diskusi panjang dengan Pak Mahfud soal ini agar secara kelembagaan
sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan. Maka regulasi yang
sudah mengatur dengan ketat, kalaulah kemudian tidak bisa menjangkau
dalam pelaksanaannya maka saya rasa mesti ada yang di-review,”
jelasnya.
Ganjar mengatakan pemilihan aparat penegak hukum (APH) yang
teguh menjadi hal yang penting. Agar, dapat menghasilkan APH yang
imparsial karena hal itu penting untuk masyarakat. “Namun demikian
aktor menjadi penting maka memilih APH yang teguh yang. Kemudian bisa
betul-betul imparsial maka itu menjadi penting,” tuturnya tulis dtc.
Ganjar pun membahas soal kekecewaan rakyat pada tahun 1998.
Menurutnya, saat itu rakyat menginginkan adanya perbaikan dalam sistem
ketatanegaraan yaitu anti-KKN.
“Karena pasti rakyat akan kecewa karena dulu tahun 1998 terjadi sebuah
perubahan besar. Pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam
sistem ketatanegaraan salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,”
tuturnya. (dika).
About The Author
