Denpasar, hariandialog.co.id-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyelenggarakan Evaluasi Kinerja dan Workshop Penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR) bagi BPR dan BPRS di Provinsi Bali, Senin s.d. Selasa (28-29/7).
Evaluasi Kinerja rutin dilaksanakan setahun sekali ini bertujuan memaparkan kinerja BPR dan BPRS di Provinsi Bali dalam meningkatkan kompetensi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tentang ketentuan sektor perbankan dan isu strategis yang dihadapi.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu saat pembukaan di Denpasar, Senin (28/7) menegaskan, bahwa keberpihakan BPR pada sektor UMKM selama ini telah menunjukkan kontribusi positif mendukung perekonomian lokal.
“ Sehingga untuk menjaga kesinambungan dan kualitas portofolio pembiayaan, BPR dituntut untuk terus meningkatkan kualitas analisis kreditnya. Penguatan aspek credit underwriting, validitas informasi debitur, serta penilaian prospek usaha menjadi krusial agar penyaluran kredit inklusif dan prudent, “ terang Kristrianti
“ BPR diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan UMKM di daerah dengan kualitas aset yang baik. Secara industri, kesehatan BPR harus dijalankan secara berkesinambungan dan saling melengkapi dengan penerapan market conduct yang baik, “ ungkap Kristrianti.
Praktik bisnis yang beretika, lanjut Kristrianti adalah transparansi kepada nasabah, serta perlakuan yang adil dalam penawaran produk dan layanan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik,” kata Kristrianti.
Ia menegaskan, penguatan keamanan sistem informasi menjadi prioritas utama BPR untuk menjaga keberlangsungan layanan. Oleh karena itu, selain memperkuat infrastruktur teknis, BPR juga perlu memastikan seluruh komponen, termasuk prosedur, personel, dan perangkat pendukung berada dalam kendali yang aman dan terstandarisasi,“Pendekatan keamanan yang menyeluruh dan konsisten menjadi kunci dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem informasi BPR, “ tegas Kristrianti Puji Rahayu
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perbarindo Provinsi Bali I Ketut Komplit mengungkapkan, optimisme harus terus dibangun menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin menantang. Penting bagi BPR memiliki keberanian untuk mengubah mindset dari pola pikir konservatif menuju pola pikir adaptif dan terbuka terhadap perubahan.
Hari pertama dihadiri 256 peserta dari Direksi dan Dewan Komisaris dari 127 BPR Konvensional dan 1 BPR Syariah. Tiga materi dibahas pada sesi ini yaitu Menyikapi Kerentanan Keamanan Sistem Teknologi Informasi BPR/BPRS, Pengawasan Market Conduct, dan Evaluasi Kinerja BPR/BPRS.Hari kedua Workshop tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dihadiri 128 Pejabat Eksekutif merupakan pengampu Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPR dan BPRS di Bali berfokus penerapan pendekatan Risk-Based Bank Rating (RBBR).
Peserta dibekali pemahaman metodologi terbaru penilaian TKS berdasarkan SEOJK 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengintegrasikan empat faktor utama yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan (RGEC). Penilaian kesehatan bank kini tidak hanya menilai kondisi historis menekankan aspek forward-looking dan efektivitas sistem manajemen risiko.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy mengatakan, OJK menegaskan, faktor penentu profil risiko, seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan, harus dinilai secara menyeluruh menggunakan parameter kuantitatif dan kualitatif obyektif.
“ Sedangkan aspek tata kelola, self-assessment dilakukan secara jujur dan konsisten berdasarkan bukti pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Direksi dan Komisaris. Pengelolaan risiko tetap menjadi lesson learned agar kinerja keuangan tetap terjaga positif,” ujar Mooy
OJK Provinsi Bali mencatat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS masih terjaga, tercermin dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara konsisten selama periode berjalan.Total DPK tumbuh dari sebesar Rp12,58 triliun pada Desember 2019 menjadi Rp17,32 triliun pada Mei 2025, dengan tingkat pertumbuhan mencapai 5,31 persen yoy pada Mei 2025 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK nasional periode yang sama. mencerminkan peran BPR tetap relevan dengan kemampuan BPR di Bali menjaga kepercayaan publik melalui pendekatan responsif, inklusif berbasis kearifan lokal.
Penyaluran kredit selama tahun 2025 didominasi oleh kredit modal kerja (44,95 persen), konsumsi (35,27 persen), dan investasi (19,78 persen), dengan kategori debitur UMKM (49,31 persen), yang diikuti retail (33,20 persen) dan korporasi (17,49 persen). ( NL )
About The Author
