Bandung, hariandialog.co.id – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital bukan hanya sebatas untuk pemasaran daring, melainkan juga menjadi bagian penting dalam proses hilirisasi usaha kecil.
Asisten Deputi Bidang Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil, Ali pada saat membuka Kegiatan Pengembangan Produk Melalui Digitalisasi Bagi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat di Bandung, Jumat (12/9) menyampaikan, digitalisasi harus dimaknai sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi produksi, manajemen rantai pasok, hingga sistem traceability produk yang kini menjadi standar global.
“UMKM Go Digital selama ini sering dipersepsikan hanya sebatas pencatatan keuangan dan pemasaran online. Padahal, digitalisasi juga berperan vital dalam memperkuat hilirisasi, mulai dari pencatatan produksi, distribusi bahan baku, sampai memastikan produk kita memenuhi standar internasional,” kata Ali.
Ia juga mengakui tantangan digitalisasi UMKM masih besar, mulai dari rendahnya literasi digital, keterbatasan investasi alat produksi, hingga kebutuhan pendampingan teknis yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, Kementerian UMKM menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta komunitas pengusaha UMKM.
Melalui kegiatan Pengembangan Produk Melalui Digitalisasi Bagi Usaha Kecil di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat meningkatkan daya saing pengusaha UMKM, khususnya skala kecil sebagaimana amanat program prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2024 – 2029 yang menekankan hilirisasi dan digitalisasi sebagai strategi penting.
“Saat ini mayoritas UMKM masih mengandalkan peralatan manual atau semi-manual, sehingga produktivitasnya rendah. Melalui teknologi digital, kita ingin mendorong percepatan hilirisasi agar produk UMKM memiliki nilai tambah yang lebih tinggi,” kata Ali.
Acara yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Kementerian UMKM ini menghadirkan narasumber dari sejumlah kementerian/lembaga, akademisi, profesional teknologi informasi, serta para penggiat UMKM. Diskusi dan sharing knowledge diharapkan melahirkan rekomendasi konkret untuk mempercepat transformasi digital usaha kecil.
Dalam implementasinya, Kementerian UMKM juga sedang menyiapkan sebuah platform digital berbasis Public-Private Partnership yang akan bersinergi dengan LLP-KUKM (SMESCO) sebagai Badan Layanan Umum Kementerian UMKM. Platform ini ditujukan untuk memberikan akses yang lebih luas, meningkatkan efisiensi, sekaligus mendorong UMKM naik kelas.
“Harapan kami, platform ini dapat menjadi tulang punggung bagi ekosistem digital UMKM yang inklusif dan kolaboratif, sehingga para pelaku usaha kecil bisa lebih mudah mengakses teknologi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar,” tandas Ali. (zal)
About The Author
