JPPI Sebut Korban MBG Tembus 10.482 anak
Jakarta, hariandialog.co.id.- JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia
(JPPI) melaporkan korban kasus keracunan program makan bergizi gratis
bertambah 1.833 orang dalam sepekan. Ribuan korban tersebut merupakan
akumulasi dari kasus keracunan MBG yang terjadi pada 29 September
hingga 4 Oktober 2025.
Menurut Koordinator JPPI Ubaid Matraji, kenaikan jumlah
keracunan pekan ini lebih tinggi dibanding rata-rata korban mingguan
selama September yang mencapai 1.5341 anak perminggu. “Dengan tambahan
itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah tembus
10.482 anak,” kata dia melalui keterangan resmi yang dirillis pada
Ahad, 5 Oktober 2025.
Ubaid lantas merincikan lima provinsi dengan kasus keracunan
terbanyak pekan ini. Provinsi terbanyak saat ini adalah Jawa Timur
dengan jumlah 620 korban, kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 555
orang, Jawa Tengah 241 orang, Sumatera Barat 122 orang, dan Nusa
Tenggara Timur 100 orang.
Menurut Ubaid, tingginya kasus keracunan dalam setiap
minggunya mengambarkan bahwa kasus keracunan dalam MBG bukan hanya
terjadi karena kelalaian semata, melainkan ada faktor pembiaran
terhadap keselamatan anak. Lonjakan korban keracunan ini sekaligus
menunjukan bahwa langkah pemerintah yang hanya menutup sebagian satuan
pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak efektif dalam mencegah kasus
keracunan.
Ubaid lantas berpendapat satu-satunya cara untuk menghentikan
kasus keracunan adalah dengan menutup seluruh SPPG. Pemerintah, kata
dia, mau tidak mau harus menutup seluruh dapur MBG selama proses
investigasi dan perbaikan kualitas selesai. “Selama dapur MBG masih
beroperasi, korban akan terus berjatuhan,” ujar dia.
Sebelumnya, melalui rapat lintas Kementerian pada 28
September lalu, pemerintah bersepakat hanya akan menutup SPPG yang
bermasalah saja, sementara SPPG yang belum pernah menyebabkan
keracunan tetap beroperasi. Sebagai gantinya, pemerintah mewajibkan
seluruh SPPG memperbaiki kualitas pelayanan dan kebersihan dapur
dengan mengurus Seritifkasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kendati tidak dimoratorium, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan
Hindayana menegaskan bahwa pemerintah bakal memperbaiki tata kelola
MBG sebaik mungkin. “Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu
aman untuk dikonsumsi,” ujar ucap Dadan di Gedung MPR/DPR pada Rabu, 1
Oktober 2025, tulis cnni. (rani-01)
