Jakarta, hariandialog.co.id.- Pemerintahan Prabowo Subianto melalui
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan Pajak
Pertambahan Nilai dari yang selama ini 11 persen menjadi 12 persen.
Alasan pemerintah bahwa kenaikan sudah diurung rembuk dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Repbulik Indonesia (DPR RI).
Rakyat miskin berlipat ganda banyaknya. Sebab, dampak
dari kenaikan PPN menjadi 12 persen akan kemana-mana dari segi
ekonomi. Sudah barang tentu, semua barang – barang naik harganya.
Tidak terkecuali sembako. Sebab, kenaikan pajak akan mempengaruhi
harga-harga apapun itu kebutuhan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono Moegiarso mengatakan pada prinsipnya semua barang dan jasa
yang selama ini kena PPN bakal terdampak semua.
Namun, memang ada yang dikecualikan seperti sembako yang
dikonsumsi masyarakat luas.
Sedangkan, selain yang dikecualikan akan tetap dikenakan.
Apalagi yang hanya dinikmati segelintir orang sudah pasti dipungut PPN
12 persen.
“(Pakaian dan kosmetik beli di mal kena PPN?) Secara regulasi seluruh
barang dan jasa yang memang subjek PPN akan kena dulu. Tapi terus dari
itu ada yang dikecualikan, dilakukan pembebasan atau tidak dikenakan,”
ujar Susi sapaan akrabnya ditemui di kantornya, Selasa, 17 Desember
2024.
Menurut Susi, beberapa barang yang di luar pembebasan pajak
dan kena PPN, maka akan diberi insentif ditanggung pemerintah (DPT).
Misalnya beli rumah atau properti maksimal harga Rp5 miliar dan
kendaraan listrik mendapatkan stimulus PPN DTP. “Di luar itu ada
ternyata barang yang juga dikonsumsi masyarakat, yang tidak masuk di
kelompok, yang ternyata juga diperlukan untuk tidak dikenakan.
Akhirnya pemerintah menggunakan skema DTP,” jelasnya.
Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari
11% menjadi 12% di 2025 mendapatkan penolakan dari berbagai pihak.
Penolakan itu ramai diserukan di media sosial dengan berbagai pesan
berlatar biru dan terdapat lambang garuda.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro mengatakan kenaikan PPN menjadi
12% di 2025 telah melalui pembahasan mendalam antara pemerintah dengan
DPR RI. Rencana itu disebut telah mempertimbangkan berbagai aspek
termasuk ekonomi dan sosial.
Selain itu, Deni menyebut rencana kenaikan PPN menjadi 12%
juga telah memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan para akademisi
dan praktisi. “Bahkan juga memperhatikan kajian ilmiah yang melibatkan
para akademisi dan para praktisi,” ucap perwakilan dari kantor Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari
stimulus yang diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat pada tahun
2025 mendatang. Apalagi mengingat kondisi dari daya beli kelas
menengah dalam beberapa waktu ke belakang yang tengah menurun.
“Memperhatikan juga masyarakat kelas menengah, di sektor
padat karya pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung
oleh pemerintah yaitu yang gajinya sampai Rp 10 juta,” kata Airlangga
saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di
kantornya, Senin, 16 Desember 2024.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa pemerintah
mulai 1 Januari 2025 akan membebaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 500 juta dari pengenaan
Pajak Penghasilan (PPh) atau PPh 0%. Pemerintah juga akan
memperpanjang kebijakan PPh final 0,5%. “kebijakan ini akan menyasar
pedagang-pedagang skala kecil,” kata Maman.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan
pemerintah setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk
DPR, maka pemberlakuan PPN 12% hanya pada produk/jasa yang kalangan
atas saja, antara lain kelas-kelas tertentu pada layanan Rumah Sakit
(RS) termasuk di sektor pendidikan.
“Agar azas gotong royong di mana PPN 12 dikenakan bagi
barang yang dikategorikan mewah maka kita akan sisir untuk kelompok
harga barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori
premium tersebut seperti RS kelas VIP, pendidikan standar
internasional yang berbayar mahal,”kata Sri Mulyani
Prinsip gotong royong ini yang membuat pemerintah juga
tetap memperhatikan pembebasan PPN pada produk-produk tertentu yang
memang menyangkut khalayak banyak.
Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako
meliputi beras, daging, telur hingga ikan dan susu. Begitu juga dengan
jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi serta
air.
Sementara untuk tepung terigu, minyak goreng dan gula
industri hanya akan dikenakan PPN sebesar 11%.
Pemerintah memberikan diskon tarif listrik hingga 50% per 1
Januari 2025. Khususnya untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 Volt
Amphere (VA), seperti 1.300 VA, 900 Va.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi
mengatakan hal itu terjadi karena beras masuk komoditas strategis.
“Kan beras nggak masuk PPN sama sekali. Nggak, nggak, beras premium
juga nggak,” katanya di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Desember
2024.
Arief menambahkan yang kena PPN 12 persen adalah beras khusus. Meski
begitu, ia belum mengungkap jenis beras khusus itu.
Ia hanya mengatakan penentuan jenis berasnya masih dalam
tahap diskusi di internal pemerintah.
Para pecandu rokok juga akan dikuras kantong, dompet maupun
atm atas kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok tahun depan, meski
cukai hasil tembakau (CHT) tidak mengalami kenaikan.
Harga rokok eceran naik mulai 1 Januari 2024. Ketentuan
tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 192 Tahun 2021
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun
Atau Klobot dan Tembakau Iris.
Tujuan dari kenaikan harga rokok eceran untuk mengendalikan
konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat
karya yang proses produksinya menggunakan cara lain daripada mesin,
dan optimalisasi penerimaan negara.
Hal itu berdasarkan bunyi pertimbangan revisi PMK, yang
diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 4 Desember 2024. Beleid
tersebut memuat ketentuan batasan HJE per batang atau gram baik untuk
rokok kretek hingga rokok elektrik. Kenaikan harga jual eceran pada
tahun depan bervariasi. Pemerintah menetapkan kenaikan HJE rokok tahun
depan bervariasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,53%. Berikut
rincian harga rokok konvensional dan elektrik berlaku tahun depan;
1. Sigaret Kretek Mesin (SKM) Golongan I paling rendah Rp2.375 atau naik 5,08%
2. SKM Golongan II paling rendah Rp1.485 atau naik 7,6%
3. Sigaret Putih Mesin (SPM) Golongan I paling rendah Rp2.495 atau naik
4,8% 4. SPM Golongan II paling rendah Rp1.565 atau naik 6,8%
5. Sigaret Kretek Tangan (SKT)/Sigaret Putih Tangan (SPT) Golongan I
lebih dari Rp2.170 atau naik 9,5%
6.SKT/SPT Golongan I paling rendah Rp1,55 atau naik 13% sampai Rp
2.170 atau naik 9,5%
7. SKT/SPT Golongan II paling rendah Rp995 atau naik 15%
8. SKT/SPT Golongan III paling rendah Rp860 atau naik 18,6%
9. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan
Filter (SPTF) Tanpa golongan paling rendah Rp2.375 atau naik 5%
10. Kelembak Kemenyan (KLM) Golongan I paling rendah Rp950 atau tidak naik
11. KLM Golongan II paling rendah Rp200 atau tidak naik
12. Tembakau Iris (TIS) tanpa golongan lebih dari Rp275 atau tidak
naik 13. TIS tanpa golongan lebih dari Rp180 sampai Rp275 atau tidak
naik
14. TIS tanpa golongan paling rendah Rp55 sampai Rp180 atau tidak naik
15. Klobot (KLB) tanpa golongan paling rendah Rp290 atau tidak naik.
(dbs/tim-01)
