Grobogan, hariandialog.co.id – Ketua Komisi A DPRD Grobogan Musapak, SH baru-baru ini di ruang kerjanya kepada pers mengatakan bahwa seleksi pengisian perangkat desa secara serentak diberbagai desa di kabupaten Grobogan sekarang ini harus berjalan secara profesional, transparan dan independen serta menghindari money politik dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Tentunya sesuai dengan regulasi (aturan) yang ada beserta juklak dan juknisnya sehingga tidak terjadi kesalahan baik prosedur maupun tahapannya, bila itu ditaati pasti akan berjalan dengan baik, lancar dan aman serta menghasilkan aparat desa yang berkwalitas dan bertanggungjawab demi membangun desa kedepannya.
Untuk itu Komisi A berpesan kepada pemerintahan desa khususnya panitia pelaksana agar dapat melaksanakan secara profesional, transparan dan independen, jangan sekali-kali bermain politik uang, bahkan KKN nanti bisa berhadapan dengan hukum dan berpotensi terjadinya kericuhan di masyarakat, itu jangan sampai terjadi sebab semuanya berharap aman dan lancar.
Maksud dan tujuan pengisian ini agar tidak terjadi kekosongan perangkat yang dapat menimbulkan kurang maksimalnya pelayanan pada masyarakat maka perlu diadakan seleksi pengisian perangkat desa serentak tahun 2021 ini.
Menyinggung kasus desa Tlawah Karangrayung, Komisi A berharap kasusnya segera ditangani dan cepat selesai sehingga tidak mengganggu pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa. Bila perlu dan membutuhkan, Komisi A siap menjembatani menyelesaikan kasus tersebut sehingga cepat selesai dan lancar prosesnya.
Sementara itu Kepala Dispermades melalui Sekdin Heru Prajadi, S.P,MM mengatakan seleksi pengisian perangkat desa diharapkan berjalan lancar, dan aman. Untuk itu kepada pemdes khususnya panitia agar memegang teguh regulasi (aturan) yang ada, jangan sampai terjadi kesalahan apalagi penyimpangan yang berpotensi terjadinya persoalan di tengah-tengah masyarakat. Pihaknya sangat berharap kasus di desa Tlawah Karangrayung segera selesai dan tahapan berjalan secara normal, dan hindari money politik dan KKN. (Sul/Sub)
