Belanda, hariandialog.co.id.- Belanda disebut menjadi negara kedua
yang dikunjungi Delegasi Mahkamah Agung RI dalam rangkaian kunjungan
kerja ke Eropa bulan Mei 2022 ini.
Kunjungan yang berlangsung tanggal 12 sampai 13 Mei 2022
difokuskan ke Hoge Raad Kerajaan Belanda, Stichting Studiecentrum
Rechtspleging (SSR) dan Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Ini semua merupakan bagian dari kerja
sama jangka panjang antara Mahkamah Agung RI dengan lembaga-lembaga
tersebut.
Kerja sama Mahkamah Agung RI dengan Hoge Raad sudah
memasuki tahun ke-9 sejak Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisial
ditandatangani pertama kali oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM Muhammad
Hatta Ali dengan Presiden Hoge Raad saat itu GJM Corstens pada 18
Maret 2013. Nota Kesepahaman ini selanjutnya ditandatangani pada 2018
dan akan berakhir 2023 yang akan datang.
Kunjungan kerja ke Hoge Raad berlangsung dua hari. Hari
pertama tanggal 12 Mei 2022 adalah kunjungan oleh perwakilan Tim
Pemilah Perkara Mahkamah Agung RI yaitu Dr. Titik Tejaningsih, SH., MH
dan Ferry Agustin Budi Utami, SH., MH untuk berdialog dengan Tim
Pemilah Hoge Raad terkait dengan tata kerja dan tata kelola Tim
Pemilah di Mahkamah Agung RI dan di Belanda. Dialog ini penting
sebagai tindak lanjut dari 4 (empat) rangkaian lokakarya online yang
diselenggarakan selama tahun 2021 untuk memperkuat Tim Pemilah Perkara
di Mahkamah Agung RI sebagai unit baru yang dibuat untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi penanganan perkara.
Delegasi Tim Pemilah diterima oleh Sander Lugtenburg-
Panitera Pengganti Hoge Raad, Fanny de Graaf – Biro Akademik Hoge
Raad, dan Aafke Woller van Welie – Biro Akademik Hoge Raad. Diskusi
utamanya berada pada implementasi Pasal 80 A dan 81 Rechterlijke
Organisatie (RO) yang memberikan kewenangan dasar bagi Hoge Raad untuk
menyeleksi perkara-perkara yang akan mereka terima.
Berdasarkan aturan itu, maka Hoge Raad menyeleksi perkara
yang masuk dan mengenyampingkan:
1. Perkara yang alasan kasasinya mempermasalahkan mengenai fakta yang
sudah ada dalam putusan judex facti
2. Pihak yang mengajukan kasasi tidak memiliki kepentingan terhadap perkara
Perkara-perkara yang masuk dalam kategori Pasal 80A RO hanya
akan diperiksa secara singkat dengan putusan yang sangat sederhana.
Selanjutya Perkara yang masuk kategori Pasal 80A RO diperiksa secara
sederhana dan kemudian diputus “tidak dapat diterima”atau N.O.
Dengan sistem ini Hoge Raad berhasil mengontrol jumlah
perkara yang masuk dengan hanya memeriksa perkara yang benar-benar
perlu diputus sesuai dengan kewenangan Hoge Raad.
Selanjutnya pada 13 Mei 2022 delegasi MARI yang didampingi
oleh Duta Besar RI di Den Haag YM Mayerfas diterima oleh pimpinan Hoge
Raad Kerajaan Belanda. Delegasi diterima langsung oleh Presiden Hoge
Raad Kerajaan Belanda YM Dinneke De Groot yang didampingi oleh Hans
Storm (Panitera), Taru Sponken (Advokat General Pidana), Annelies
Rottgering (Hakim Agung Kamar Pidana) dan Tijs Kooijmans (Hakim Agung
Kamar Pidana), Marike van Hilten (Wakil Ketua Kamar Pajak), Marjan
Boerlage (Hakim Agung Kamar Pajak), Sander Lugtenburg (Panitera
Pengganti) dan Ibu Aafke Woller (Biro Akademik/ Asisten Ketua Mahkamah
Agung). Presiden de Groot mengatakan bahwa sangat penting untuk
melestarikan persahabatan diantara kedua instansi tersebut, dan
memberikan apresiasi terhadap semua kegiatan pertukaran pengetahuan
yang bersifat intelektual, dan juga menyinggung tentang kemungkinan
kedatangan ia pada acara Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU)
yang sedianya akan diselenggarakan pada September 2022 yang akan
datang.
Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,
S.H., M.H., dalam sambutan pembukaannya memberikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada Hoge Raad Kerajaan Belanda, yang tetap
memberikan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman kerja
sama Yudisial yang terakhir kali ditandatangani 19 Januari 2018. Ia
mengakui bahwa tahun 2020 ketika pandemi mulai melanda, ternyata
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman, yang
melambat secara signifikan.
Dialog berjalan dalam tiga sesi, yang meliputi kerja sama
kemajuan implementasi sistem kamar, modernisasi manajemen perkara
dalam pemilahan perkara, dan terakhir evaluasi pelaksanaan Nota
Kesepahaman kerja sama Yudisial. . (AS/Humas MA/bing)
