Jakarta, hariandialog.co.id.– Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang
diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Vonis Nurhadi
dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap
5 tahun penjara. “Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak
kasasi Terdakwa,” demikian tertulis dalam laman direktori putusan
Mahkamah Agung seperti dilihat pada Jumat (13/11/2026).
Putusan kasasi ini diketok pada Kamis (29/10/2026) dengan
nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Putusan diketok oleh ketua majelis
hakim Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis
Nurhadi. Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi
dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Menguatkan putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang
dimintakan banding tersebut,” demikian dikutip dari laman Direktori
Putusan Mahkamah Agung, Jumat (22/5/2026).
Putusan banding ini diketok pada Rabu (20/5/2026). Hakim
banding memerintahkan Nurhadi tetap ditahan untuk menjalani hukuman
tersebut. “Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” bunyi putusan
banding Nurhadi.
Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis
5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari
kurungan. Hakim PN Tipikor Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang
pengganti Rp 137.159.183.940 (Rp 137 miliar) subsider pidana penjara
selama 3 tahun, tuli dtc. (bing-01)
