Jakarta, hariandialog.co.id.- Mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun
berharap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seluruh
hakim yang berada di kamar perdata Mahkamah Agung terkait kasus dugaan
suap terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati.
Sebab menurut dia tidak mungkin jika Sudrajad yang menjadi
tersangka berulah seorang diri dalam pengurusan perkara. “Diperiksa
anggota majelis. Enggak mungkin hakim agung itu bermain sendiri.
Bahkan bukan hakim agung saja. Tidak mungkin, hakim itu majelis, tidak
mungkin bermain sendiri. Periksa anggota majelis lainnya,” kata Gayus
seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Senin
(26/9/2022).
“Kedua ini berjenjang. Dari yang bersangkutan sampai ketua
kamar sampai dengan pimpinan MA bisa diperiksa, dan saya mengharapkan
diperiksa supaya jelas bagaimana pimpinan itu memimpin kamarnya dan
terutama anggota majelis,” lanjut Gayus.
Gayus yang pernah menjadi hakim agung pada 2011 sampai 2018
mengatakan, kasus yang melibatkan Sudrajad sangat menyedihkan. Menurut
dia, yang menjadi ironi adalah nantinya Sudrajad yang bakal diadili
oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Terkait maraknya hakim yang
terlibat korupsi, Gayus mengatakan, MA sebenarnya sudah menerbitkan
maklumat pada 2017 yang menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum
bagi hakim yang terlibat pelanggaran. “Pimpinan Anda diperiksa semua,
dikenakan sanksi, paling tidak kena sanksi administrasi itu
pimpinannya itu. Mungkin diganti juga itu pimpinan kamar,” ucap Gayus.
KPK menduga Sudrajad menerima suap dari sejumlah
pengurusan perkara di MA. “(Penerimaan suap) diduga tidak hanya
terkait dengan perkara yang kami sampaikan saat ini,” kata Wakil Ketua
KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta Jumat, (23-09-2022).
Menurut Alexander Marwata, dugaan adanya penerimaan suap
lain tersebut diperoleh dari keterangan sejumlah saksi yang telah
diperiksa. KPK, kata Alexander Marwata, juga akan mendalami keterangan
tersebut melalui bukti elektronik yang telah disita penyidik. “Jadi
dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dan juga bukti
elektronik maupun dari hasil pemeriksaan sementara,” ujarnya.
Alexander Marwata menilai, termuan-temuan yang diperoleh
dari keterangan saksi maupun adanya bukti permulaan dalam proses
penyidikan terkait kasus ini bakal didalami lebih lanjut. Ia
memastikan, KPK akan melakukan pengembangan perkara tersebut jika
ditemukan adanya alat bukti yang cukup. “Tentu nanti ketika dari hasil
pengembangan penyidikan, diperoleh kecukupan alat bukti, dan
menentukan siapa tersangkanya, tentu akan kami sampaikan,” ucap
Alexander Marwata.
Kronologi kasus Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri
mengatakan, dalam kasus itu penyidik menetapkan Sudrajad dan sejumlah
pegawai MA sebagai tersangka dari hasil operasi tangkap tangan (OTT)
itu digelar di Jakarta, Bekasi, dan Semarang pada Kamis (22-09-2022)
hingga Jumat (23-09-2022).
Sudrajad tidak ditangkap dalam OTT, tetapi mendatangi KPK
pada Jumat. Setelah diperiksa dia langsung ditahan. Para pegawai MA
yang turut jadi tersangka adalah Panitera Pengganti Mahkamah Agung
Elly Tri Pangestu, 2 pegawai negeri sipil (PNS) pada Kepaniteraan MA
Desy Yustria dan Muhajir Habibie, serta 2 PNS MA Albasri dan Nurmanto
Akmal. Sedangkan tersangka dari pihak swasta atau pihak diduga pemberi
suap adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selaku advokat, serta
Heryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku Debitur Koperasi Simpan
Pinjam Intidana (ID).
Dari pemeriksaan para tersangka setelah OTT, Sudrajad
diduga menerima suap supaya membuat putusan kasasi yang menetapkan
Koperasi Simpan Pinjam Intidana pailit. Yosep dan Eko diduga
memberikan uang sebesar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,2
miliar. Meski demikian, saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK
mengamankan uang 205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta. Uang itu
diberikan kepada Desi. Desi kemudian membagi-bagikan uang tersebut
untuk sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini. Desi disebut
menerima Rp 250 juta, Muhajir Habibie Rp 850 juta, dan Elly sebesar Rp
100 juta. “Sudrajad Dimyati menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta
yang penerimaannya melalui Elly,” tutur Firli.
Atas perbuatannya, Heryanto, Yosep, Eko, dan Ivan
melanggar Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau
Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sementara, Sudrajad Dimyati, Desi, Elly, Muhajir,
Nurmanto, dan Albasri sebagai penerima suap disangka dengan Pasal 12
huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (tob).
About The Author
